IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN; PERSPEKTIF JARINGAN (NETWORK PERSPECTIVE) PADA ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (STUDI ANALISIS TENTANG JARINGAN INFORMASI ANTAR INSTANSI MELALUI WEBSITE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT)

Abstract

Belum terlaksananya kebijakan transparansi pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah secara berkualitas masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi, salah satunya aksi transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing Pemda,. Penelitian ini menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting, yaitu: komposisi aktor, pola jaringan, dan faktor penentu efektivitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan informasi laporan pemerintah melalui website www.ciamiskab.go.id. Penentuan informan dilakukan secara berantai dengan metode snowball dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan dokumentasi, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks transparansi akses informasi. Komposisi aktor jaringan bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Tipologi jaringan intrapemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan menjadi penting dilakukan untuk mentransformasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar stakeholder.