IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Penelitian ini diawali dengan adanya masalah dengan formasi jabatan untuk Aparatur Sipil Negara diisi oleh pejabat yang tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Contoh Lulusan pendidikan sarjana pertanian menjadi Kepala Bagian Keuangan di beberapa Organisasi Perangkat Daerah. Golongan/ruang Aparatur Sipil Negara yang diangkat dalam suatu jabatan tidak sesuai dengan golongan/ruang yang seharusnya pada suatu formasi jabatan Aparatur Sipil Negara. Contoh : Golongan III/c sudah menduduki jabatan Kepala Bidang, padahal seharusnya jabatan Kepala Bidang diisi oleh pejabat dengan minimal golongan III/d. Mutasi Aparatur Sipil Negara tidak memperhatikan masa kerja dalam jabatan sebelumnya. Contoh : Baru menduduki Kepala Bidang beberapa bulan, sudah diangkat menjadi Sekretaris Dinas/Badan, seharusnya minimal menduduki jabatan 2 (dua) tahun baru bisa dipromosikan pada jabatan yang setingkat lebih tinggi. Adapun penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negaradi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dan tehnik sampling dengan menggunakan purpose sampling. Berdasarkan hasil penelitian terkait Implementasi Kebijakan Tentang Mutasi Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis belum optimal jika dikaitkan dengan teori Menurut Edward III (Widodo, 2011: 96-110), ‘Setidaknya ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasi kebijakan. Keempat faktor itu adalah: komunikasi (communication), sumber daya manusia (resource), sikap (disposision), dan struktur birokrasi (beureucratic structure). Hambatan-hambatan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis, yaitu: kurangnya dukungan anggaran dibeberapa bidang dikarenakan kurangnya merata dalam memberikan suatu kebijakan pimpinan untuk memperlancar suatu program yang mau dijalankan, karena bilamana implementasi kebijakan ingin berjalan sesuai program yang direncanakan, maka harus didukung oleh anggaran, kurangnya informasi antara pimpinan dan bawahan dikarenakan susunan birokrasi terlalu banyak, sehingga informasi yang diterima ke golongan bawah lama tersampaikan, adanya suatu kepentingan antar pimpinan antar bidang sehingga informasi yang didapat terkesan lama untuk disampaikan ke golongan bawah. Upaya-upaya yang dilakukan, yaitu Pemerintah Kabupaten Ciamis mencari solusi dengan mencari sumber pemasukan baru guna untuk memperlancar pembangunan tiap bidangnya/ tiap sektornya, Lembaga BKPSDM Kabupaten Ciamis harus mengkaji ulang struktur organisasi disetiap bidangnya, supaya dalam proses cepat terselesaikan.