PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

Abstract

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA. Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) karena tidak hanya mengancam kesehatan individu, tetapi juga berdampak terhadap ketahanan nasional, keamanan, ketertiban masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, praktik penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Selama periode Januari sampai dengan Mei Tahun 2026, Satres Narkoba Polres Tasikmalaya Kota berhasil mengungkap 29 perkara penyalahgunaan narkotika, yang menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut masih menjadi ancaman nyata. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak terkait di Polres Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris serta mengkaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, antara lain berkembangnya modus operandi berbasis teknologi digital, luasnya jaringan peredaran lintas daerah, keterbatasan pembuktian elektronik, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya budaya hukum masyarakat. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Tasikmalaya Kota melakukan berbagai upaya berupa peningkatan kualitas penyelidikan dan penyidikan, pengembangan jaringan peredaran narkotika, pemanfaatan teknologi informasi, penguatan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan, Laboratorium Forensik, dan lembaga rehabilitasi, serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya tersebut mencerminkan penerapan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), namun masih memerlukan penguatan kapasitas penyidik, modernisasi sarana penyidikan digital, serta peningkatan partisipasi masyarakat agar penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika dapat berlangsung lebih efektif dan berkelanjutan. Adapun saran yang dapat diberikan adalah Satuan Reserse Narkoba, perlu terus meningkatkan efektivitas penegakan hukum melalui penguatan kapasitas penyidik dalam bidang digital investigation, cyber intelligence, dan financial investigation guna mengantisipasi perkembangan modus operandi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.