Abstract:
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan belum optimalnya penguatan kapasitas Kelompok Wanita Tani (KWT) Sari Dewi oleh Petugas Penyuluh Lapangan di Desa Sindangsari, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis. Kondisi ini ditandai dengan rendahnya intensitas penyuluhan, minimnya pemahaman pengurus dalam pengelolaan administrasi kelompok, serta sangat terbatasnya kemitraan strategis dengan pihak eksternal. Permasalahan tersebut menghambat perkembangan kapasitas individu, entitas, dan sistem kelompok dalam mencapai kemandirian dan produktivitas usaha tani secara berkelanjutan. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Subjek dalam penelitian ini melibatkan lima orang informan yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yakni Kepala Desa Sindangsari, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL), Ketua KWT Sari Dewi, dan dua orang anggota KWT. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui metode observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Sementara itu, teknik analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas oleh Petugas Penyuluh Lapangan belum berjalan secara optimal pada ketiga dimensi yang diukur. Pada dimensi kapasitas individu, peningkatan pengetahuan terhambat oleh jadwal penyuluhan yang tidak rutin, meskipun implementasi teknis budidaya di lahan telah berjalan baik. Pada dimensi kapasitas entitas, pengelolaan administrasi kelompok masih sangat lemah dan koordinasi hanya mengandalkan komunikasi informal tanpa jadwal piket kerja yang baku. Selanjutnya pada dimensi kapasitas sistem, kelompok belum memiliki jejaring kemitraan eksternal yang luas dan anggota masih memiliki ketergantungan mutlak pada penyuluh akibat minimnya literasi digital.Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya penguatan kapasitas belum mencapai hasil yang maksimal karena terhambat oleh kendala manajerial, operasional, dan keterbatasan jejaring. Sebagai saran, Petugas Penyuluh Lapangan direkomendasikan untuk menyusun agenda pendampingan yang lebih terstruktur dan rutin, sedangkan Pemerintah Desa diharapkan lebih proaktif mengintegrasikan program dukungan. Selain itu, pengurus KWT disarankan untuk mulai berkomitmen pada kedisiplinan administratif dan memfasilitasi penjalinan kerja sama formal (MoU) dengan pihak eksternal guna memperluas akses pasar serta inovasi teknologi.
