Abstract:
Penelitian dilakukan karena adanya permasalahan dimana dalam pelaksanaan kepemimpinan sering terjadinya perbedaan pendapat dalam melaksanakan satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Contoh dalam penetapan anggaran dimana Penjabat Kepala Desa memiliki kewenangan yang sama dengan Kepala Desa definitif untuk menentukan penggunaan alokasi dana, dan sering terjadi kesalahpahaman dalam memberikan porsi terhadap pos pos penggunaan dana desa. Belum adanya pembinaan dari unsur pimpinan sehingga UMKM tidak berkembang. Tidak ada monitoring dari pimpinan terkait penggunaan anggaran sehingga yang ada adalah ketidakterbukaan antara Perangkat Desa dengan Penjabat Kepala Desa. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan kepada 7 informan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil mngenai pelaksanaan kewenangan penjabat Kepala Desa diketahui dari 15 dimensi dan 30 indikator. terdapat indikator yang masih belum dilaksanakan sama sekali yaitu indikator pemberhentian Perangkat Desa, dan Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.. Hambatan yang dihadapi yaitu perbedaan pendapat apabila satu kewenangan tidak disetujui baik oleh BPD ataupun Perangkat Desa. Upaya untuk megatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan musyawarah.Indikator Membina kehidupan masyarakat desa melalui UMKM telah dilaksanakan walaupun masih belum optimal
