PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA LEMBAH PAJAMBEN DI DESA BINANGUN KECAMATAN PATARUMAN KOTA BANJAR

Abstract

RIZQY FAZRIN ASSYDIEQ, 2026. Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Objek Wisata Lembah Pajamben di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata lembah pajamben Di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum berjalan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata lembah pajamben di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melaui wawancara, observasi dan study dokumentasi. Adapun teknik pengolahan/analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Desa Binangun dalam pengembangan Objek Wisata Lembah Pajamben di Desa Binangun Kecamatan Pataruman Kota Banjar belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini terbukti dari 10 indikator yang diteliti, 4 indikator di antaranya telah berjalan dengan optimal, sedangkan 6 indikator lainnya masih belum sepenuhnya berjalan optimal. Hal ini dilihat masih adanya hambatan yang dihadapi Pemerintah Desa Binangun dalam pengembangan Objek Wisata Lembah Pajamben yaitu pelaksanaan sosialisasi yang belum dilakukan secara merata dan berkelanjutan kepada seluruh masyarakat, belum adanya kerja sama dengan pihak swasta atau investor dalam mendukung pendanaan pengembangan wisata, keterbatasan anggaran untuk pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana wisata, masih rendahnya partisipasi dan kesadaran sebagian masyarakat dalam mendukung pengembangan objek wisata, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengelolaan wisata, serta belum optimalnya pemahaman pengelola terhadap kebijakan dan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui pertemuan langsung maupun media digital, memperluas komunikasi dan menjalin kerja sama dengan investor maupun instansi terkait untuk mendukung pengembangan wisata, mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia serta mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan infrastruktur wisata, memberikan edukasi, motivasi, dan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam pengembangan objek wisata, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan, serta melakukan sosialisasi aturan dan legalitas kepada pengelola maupun masyarakat umum agar pelaksanaan pengelolaan objek wisata dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.