Abstract:
Rian Febrian, NIM. 3403210149. “Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis)”. Dibawah Bimbingan Bapak. Dede Abdul Rozak, S.E., M.M. (Pembimbing I) dan Bapak. Dendy Syaiful Akbar S.E., M.Si. (Pembimbing II). Dalam era globalisasi dan reformasi pemerintahan, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ciamis, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 35 responden yang merupakan pegawai Bappeda Kabupaten Ciamis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan pengujian hipotesis melalui analisis koefiesien kolerasi, koefisien determinasi, uji regresi berfganda, uji t dan uji F pada tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, Kualitas Laporan Keuangan juga berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara simultan, Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Bappeda Kabupaten Ciamis. Dengan demikian, penerapan SAP yang baik dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Kata kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Laporan Keuangan, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
