PERAN SATUAN INTELIJEN DAN KEMANAN DALAM DETEKSI DINI PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 31 AYAT (2) HURUF b PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

Abstract

PERAN SATUAN INTELIJEN DAN KEMANAN DALAM DETEKSI DINI PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN PASAL 31 AYAT (2) HURUF b PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA TINGKAT KEPOLISIAN RESOR DAN KEPOLISIAN SEKTOR DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA. Peredaran uang palsu sebagai salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, serta legitimasi negara. Dalam praktiknya, meskipun secara normatif Satuan Intelijen dan Keamanan memiliki kewenangan untuk melakukan deteksi dini sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021, namun penanganan kasus peredaran uang palsu di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota mengalami kesulitan dalam pendeteksian dini sehingga uang palsu beredar di masyarakat dan para pelaku telah diproses oleh Satuan Reserse Kriminal yang memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan realitas empiris (das sein) dalam pelaksanaan fungsi intelijen kepolisian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Satintelkam, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam melakukan deteksi dini terhadap peredaran uang palsu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak terkait di Polres Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris serta mengkaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satintelkam Polres Tasikmalaya Kota telah menjalankan fungsi deteksi dini melalui kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), pengembangan jaringan informan, analisis intelijen, serta sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian, peran tersebut belum optimal karena masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan teknologi intelijen, lemahnya jaringan informan, rendahnya partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar satuan. Selain itu, terdapat kendala kultural berupa paradigma penegakan hukum yang masih cenderung represif. Akibatnya, fungsi deteksi dini belum mampu berjalan secara efektif sebagai sistem peringatan dini (early warning system). Adapun saran yang dapat diberikan adalah perlunya penguatan kapasitas Satintelkam melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan teknologi intelijen yang memadai.