PELAKSANAAN PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) BERDASARKAN PASAL 134 HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA

Abstract

PELAKSANAAN PATROLI DAN PENGAWALAN (PATWAL) BERDASARKAN PASAL 134 HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA. Pelaksanaan Patroli dan Pengawalan (PATWAL) oleh Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota berdasarkan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memberikan hak utama kepada konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, salah satunya terjadi pada aksi demonstrasi di Kota Tasikmalaya pada bulan Agustus 2025, ketika rombongan Kepala Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota yang sedang menjalankan tugas pengamanan dan pemantauan aksi unjuk rasa dihalang-halangi oleh massa aksi sehingga menghambat pelaksanaan pengawalan kendaraan yang memperoleh hak utama di jalan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaannya di lapangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak terkait di Polres Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris serta mengkaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PATWAL berdasarkan Pasal 134 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah Polres Tasikmalaya Kota pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pengawalan dilakukan terhadap berbagai kegiatan yang memerlukan prioritas perjalanan, termasuk kegiatan kenegaraan, pelayanan darurat, dan kegiatan masyarakat berskala besar. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, yaitu rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kendaraan yang memperoleh hak utama, tingginya kepadatan lalu lintas, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Polres Tasikmalaya Kota melakukan berbagai upaya berupa peningkatan patroli dan pengawalan, rekayasa lalu lintas, peningkatan kapasitas personel, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, sosialisasi hukum kepada masyarakat, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang menghambat kendaraan prioritas. Adapun saran yang dapat diberikan adalah diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kendaraan yang memperoleh hak utama, penguatan sarana dan prasarana pendukung pengawalan, peningkatan profesionalisme personel kepolisian, serta optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.