FUNGSI PENGAWASAN KOMISI IV DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertujuan mengembangkan kehidupan demokrasi, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan eksekutif. Dalam penyusunan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan permasalahan bahwa Fungsi pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran belum berjalan secara optimal hal ini dilihat dari indikator-indikator, sebagai berikut : Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum optimal dalam menetapkan standar dalam mengukur kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kemudian kurangnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam melakukan inpeksi langsung terhadap Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran. Kemudian seharusnya melibatkan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa namun disebabkan adanya pembatasan berkerumun maka dilakukan secara virtual. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Pengolahan/Analisis Data Kualitataif menggunakan analisis data scara deskriptif yaitu dengan cara menghimpun fakta dan mendeskripsikannya. Berdasarkan pembahasan bahwa secara keseluruhan dalam setiap kegiatan pengawasan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran selalu berjalan dengan sesuai agenda pengawasan biasanya. Terdapat hambatan antara lain inpeksi dilakukan secara langsung namun di tengah pandemi covid-19 yang mengharuskan pembatasan kegiatan maka inpeksi dilakukan secara virtual. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan komunikasi yang baik dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta menjalankan fungsi pengawasan untuk keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pangandaran.