ANALISIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr)

Abstract

ANALISIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS TEMBAKAU SINTETIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr) Anak yang terlibat dalam kasus narkotika pada kenyataannya berada pada posisi sebagai korban penyalahgunaan atau bahkan dieksploitasi oleh jaringan peredaran narkotika. aparat penegak hukum sering menghadapi kesulitan dalam menentukan seorang anak pelaku tindak pidana narkotika dapat dikategorikan sebagai pengguna, pengedar, atau perantara, batasan antara pengguna dan pengedar menjadi kabur, terutama ketika ditemukan barang bukti dalam jumlah tertentu yang dapat menjerat anak dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Identifikasi masalahnya adalah analisis terhadap diversi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan hukum terhadap diversi anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan

narkotika jenis ganja sintetis dihubungkan dengan Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan desktiptif analitis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan obyek penelitian dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan penerapan diversi terhadap anak dalam Perkara Nomor 5/Pid.Sus.An/2025/PN.Bjr terkait tindak pidana narkotika berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun secara normatif tidak memenuhi syarat diversi karena ancaman pidananya di atas 7 (tujuh) tahun, hakim tetap menerapkannya dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan restorative justice. Diversi dilakukan melalui pelayanan masyarakat, pendidikan, dan pengawasan keluarga, namun penerapan diversi dinilai kurang tepat karena perbuatan anak tetap memerlukan efek jera melalui penegakan hukum dan pembinaan yang seimbang dengan tujuan perlindungan anak. Saran yang dapat diberikan diantaranya dalam perkara anak yang terlibat peredaran narkotika untuk memperoleh keuntungan, perlu diberikan pembinaan dan rehabilitasi yang disertai pengawasan ketat agar anak mendapatkan efek jera sekaligus tetap memperoleh perlindungan hukum dan kesempatan memperbaiki diri.