Master Theses (Tesis Magister): Recent submissions

Now showing items 241-260 of 268

PENGARUH KOMUNIKASI ORGANISASI, KEPE MIMPINAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI MTS NEGERI 10 CIAMIS

Dian, Herdiana (2024-08-03)

Tesis ini berjudul Pengaruh Komunikasi Organisasi, Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan terhadap Kinerja Pegawai MTs Negeri 10 Ciamis, Dian Herdiana, NIM. 08302223033. Komunikasi organisasi adalah proses menciptakan ...
PENGARUH KOMPETENSI DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KINERJA AUDITOR PADA INSPEKTORAT KABUPATEN PANGANDARAN

Dede, Kuswaya (2024-06-29)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya kinerja auditor pada Inspektorat Kabupaten Pangandaran hal ini diduga disebabkan oleh kompetensi dan pengalkaman kerja auditor yang masih kurang. Adapun tujuan ...
RANCANGAN STRATEGI PEMASARAN LAYANAN JIMS (JABARLINK INTERNET MANAGED SERVICE) DI PERHOTELAN PANGANDARAN DALAM MENINGKATAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DAN PREFERENSI TAMU

Cinky, Priyanto (2024-06-15)

Internet Service Provider (ISP) sangat penting bagi sebuah hotel karena menyediakan akses internet yang handal dan cepat merupakan kebutuhan dasar bagi tamu-tamu modern. Jabarlink sebagai perusahaan ISP dikenal aktif ...
PENGARUH KERJASAMA DAN WORK ENGAGEMENT TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap) HALAMAN JUDUL

Budi, Kuspriyatno (2024-06-29)

Tesis ini berjudul “Pengaruh Kerjasama dan Work engagement Terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap), Budi Kuspriyatno, NIM: 82302223003. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten ...
OPTIMALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) ( Studi Pada Lapas Kelas IIB Ciamis )

Asep Deni, Wahyudi (2024-06-15)

Tesis ini berjudul OPTIMALISASI MANAJEMEN PERUBAHAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) ( Studi Pada Lapas Kelas IIB ...
EFEKTIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP

Arny, Dhiaanawanty (2024-07-27)

EFEKTIFITAS SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KECAMATAN WANAREJA KABUPATEN CILACAP Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi yang belum menyeluruh dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan ...
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IDENTITAS KEPEDUDUKAN DIGITAL (IKD) TERHADAP KEPUASAN PEMOHON PADA UPTD YANDUKCAPIL MAJENANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CILACAP

Arip, Darmawan (2024-06-29)

Tesis ini berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan Identitas Kepedudukan Digital (IKD) Terhadap Kepuasan Pemohon Pada UPTD Yandukcapil Majenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap”, Arip DARMAWAN, ...
EFEKTIVITAS RENCANA KEBUTUHAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2023 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANJAR

Aas Maulidya, Astuti (2024-08-03)

Aas Maulidya Astuti. 2024. “Efektivitas Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Dalam Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kota Banjar”. Pembimbing ...
ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN TASIKMALAYA

Usep Saeful, Barri (2024-08-10)

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERALIHAN TANAH BENGKOK (BERDASARKAN SK GUBERNUR NO. 145.1/2549/PEMDES PERIHAL PERSETUJUAN TUKAR MENUKAR SEWA KONTRAK DAN PELEPASAN TANAH KAS DESA) DI DESA SUKAPADA KECAMATAN PAGERAGEUNG KABUPATEN ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN TERHADAP PENCEMARAN LAUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Kasus Di Wilayah Pesisir Pangandaran)

Rohidin (2024-06-21)

Penelitian Tesis ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pencemaran Laut Dihubungkan dengan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Studi Kasus ...
ANALISIS PIDANA TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DOKUMEN TANDA TANGAN DALAM AKTA JUAL BELI SEBAGAI BUKTI PERALIHAN HAK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES GARUT

Panji, Salura (2024-07-20)

Akhir–akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam– macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di ...
ANALISIS TERHADAP PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 187 HURUF C KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLRES CIAMIS

Jojon, Tarjono (2024-07-13)

Adanya penolakan pelaksanaan outopsi mayat/bedah mayat oleh pihak keluarga sehingga menghambat proses penyidikan tindak pidana pembunuhan namun pada Pasal 133 dan Pasal 134 KUHAP menegaskan bahwa outopsi/bedah mayat ...
KEBIJAKAN FORMULASI DAN APLIKASI HUKUM PIDANA BIDANG KEHUTANAN TERHADAP PENGGARAP SAWAH DALAM KAWASAN HUTAN TANPA IJIN DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN LANGKAPLANCAR KABUPATEN PANGANDARAN

Jaja, Hidayat (2024-08-15)

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
KETERANGAN AHLI DOKTER DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA SANTET BERDASARKAN PASAL 252 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KUHP

Muhamad, Firmansyah (2024-07-13)

Perbuatan santet telah di kriminalisasikan dalam Pasal 252 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP dikarenakan sangat merugikan dan membahayakan orang lain sehingga seringkali terjadi main hakim sendiri yang dilakukan ...
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA

Dudung, Supriatna (2024-08-15)

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAMBILAN SIDIK JARI (DASTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA Pembunuhan adalah membunuh orang lain ...
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA HAMIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 82 AYAT (1) DAN (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Studi Kasus Di Wilayah Kota Tasikmalaya)

Dea, Mardiyanti (2024-06-21)

Penelitian Tesis ini berjudul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Wanita Hamil Dihubungkan dengan Pasal 82 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan studi kasus di Wilayah ...
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Asep, Bayanudin (2024-08-10)

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI WILAYAH KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dikeluarkan ...
PEREDARAN ROKOK TANPA PITA CUKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995 TENTANG CUKAI DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN GARUT

Andri, Andaya (2024-07-20)

Maraknya peredaran rokok tanpa pita cukai di Indonesia tidak lepas dari harga rokok yang dianggap semakin mahal di pasaran. Dari data penindakan rokok ilegal di tahun 2023, jumlah barang hasil penindakan di PJT adalah ...
IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Andra Resta, Meilani Gunawan (2024-07-20)

IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR UNTUK MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH ...
PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Aang Karwa, Permana (2024-07-13)

Perkembangan kriminalitas saat ini, ditemukan subyek hukum kadangkala berasal dari orang dengan gangguan jiwa maka berdasarkan pada Pasal 44 Ayat (1) KUHP bahwa tidak dapat dipertangungjawabkan perbuatan pidana sehingga ...

Recently added

Master Theses (Tesis Magister): Recent submissions

Search Repository

Browse

All of Unigal Repository

This Community

My Account