e-Journal

Hubungan Keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dengan Status Gizi Balita DI Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026

Mon, 21 Sep 2026 00:00:00 GMT

Hubungan Keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dengan Status Gizi Balita DI Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026 Anggraeni, Eva EVA ANGGRAENI. Hubungan Keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan Status Gizi Balita di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026. Masalah gizi pada balita masih menjadi salah satu tantangan kesehatan masyarakat. Status gizi yang baik sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak. Salah satu upaya pemerintah dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat adalah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan status gizi balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain analitik dan pendekatan cross-sectional. Populasi penelitian adalah balita usia 12–59 bulan di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gardujaya. Sampel penelitian berjumlah 89 responden yang dipilih menggunakan teknik cluster sampling dengan perhitungan rumus Slovin. Data keterlaksanaan Program MBG diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh orang tua, sedangkan status gizi balita diperoleh melalui pengukuran antropometri berupa berat badan dan tinggi badan. Analisis data dilakukan secara univariat dan bivariat menggunakan uji Pearson Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 89 responden, sebanyak 79 balita (88,76%) mendapatkan pelaksanaan Program MBG dalam kategori efektif dan 10 balita (11,24%) dalam kategori kurang efektif. Berdasarkan status gizi, sebanyak 65 balita (73,03%) memiliki status gizi normal, 3 balita (3,37%) memiliki status gizi kurang, dan 21 balita (23,59%) memiliki status gizi lebih. Pada kelompok dengan pelaksanaan MBG efektif, 60 balita (75,95%) memiliki status gizi baik, sedangkan pada kelompok dengan pelaksanaan MBG kurang efektif terdapat 5 balita (50,00%) dengan status gizi baik. Hasil uji Pearson Chi-Square diperoleh nilai χ² = 10,256, df = 2, dan p-value = 0,006 (p < 0,05). Dengan demikian, H₀ ditolak dan Hₐ diterima, sehingga terdapat hubungan yang signifikan antara keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan status gizi balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026. Kesimpulan: Terdapat hubungan yang signifikan antara keterlaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan status gizi balita di wilayah kerja UPTD Puskesmas Gardujaya Tahun 2026. Program MBG yang terlaksana dengan baik diikuti oleh proporsi status gizi baik yang lebih tinggi pada balita. Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, MBG, status gizi, balita, cross-sectional.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Pemilik Modal Dengan Pengusaha Streetwear Brand Humilite di Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Sat, 19 Sep 2026 00:00:00 GMT

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Pemilik Modal Dengan Pengusaha Streetwear Brand Humilite di Kota Tasikmalaya Dihubungkan Dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akbari, Muhamad ABSTRAK PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGUSAHA STREETWEAR BRAND HUMILITE DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1239 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha Streetwear Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya yang masih banyak didasarkan pada rasa saling percaya tanpa perjanjian tertulis yang rinci. Kondisi tersebut menimbulkan potensi permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga perlu dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab pihak yang lalai melaksanakan prestasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 KUHPerdata, kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi kendala tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dan pengusaha HUMILITE di Kota Tasikmalaya pada dasarnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa kendala seperti: kurangnya kejelasan perjanjian tertulis, keterlambatan pelaporan keuangan, dan ketidaktepatan waktu pembagian keuntungan. Kendala tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Upaya yang dilakukan para pihak antara lain dengan menyusun perjanjian tertulis yang lebih terperinci, meningkatkan transparansi keuangan, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah berdasarkan asas itikad baik. Saran yang dapat diberikan yaitu para pihak perlu menuangkan seluruh hak dan kewajiban secara jelas dan terperinci dalam perjanjian tertulis, termasuk mengenai mekanisme pelaporan keuangan, pembagian keuntungan, jangka waktu pelaksanaan, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, para pihak perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, dan konsistensi dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Pemilik Modal Dengan Pengusaha Streetwear Brand Humilite Di Kota Tasikmalaya Di Hubungkan Dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fri, 18 Sep 2026 00:00:00 GMT

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Pemilik Modal Dengan Pengusaha Streetwear Brand Humilite Di Kota Tasikmalaya Di Hubungkan Dengan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Akbari, Muhamad PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA INVESTASI ANTARA PEMILIK MODAL DENGAN PENGUSAHA STREETWEAR BRAND HUMILITE DI KOTA TASIKMALAYA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1239 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha Streetwear Brand HUMILITE di Kota Tasikmalaya yang masih banyak didasarkan pada rasa saling percaya tanpa perjanjian tertulis yang rinci. Kondisi tersebut menimbulkan potensi permasalahan hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan, sehingga perlu dikaji berdasarkan ketentuan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang tanggung jawab pihak yang lalai melaksanakan prestasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dengan pengusaha HUMILITE di Kota Tasikmalaya dihubungkan dengan Pasal 1239 KUHPerdata, kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, serta upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi kendala tersebut agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum perdata yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu menganalisis pelaksanaan perjanjian berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku dan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian investasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama investasi antara pemilik modal dan pengusaha HUMILITE di Kota Tasikmalaya pada dasarnya belum dilaksanakan sebagaimana mestinya dikarenakan beberapa kendala seperti: kurangnya kejelasan perjanjian tertulis, keterlambatan pelaporan keuangan, dan ketidaktepatan waktu pembagian keuntungan. Kendala tersebut berpotensi menimbulkan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1239 KUHPerdata. Upaya yang dilakukan para pihak antara lain dengan menyusun perjanjian tertulis yang lebih terperinci, meningkatkan transparansi keuangan, dan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah berdasarkan asas itikad baik. Saran yang dapat diberikan yaitu para pihak perlu menuangkan seluruh hak dan kewajiban secara jelas dan terperinci dalam perjanjian tertulis, termasuk mengenai mekanisme pelaporan keuangan, pembagian keuntungan, jangka waktu pelaksanaan, serta akibat hukum apabila terjadi wanprestasi. Selain itu, para pihak perlu meningkatkan komunikasi, transparansi, dan konsistensi dalam memenuhi prestasi yang telah disepakati guna memberikan kepastian hukum dan mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Siswa di SMA negeri 1 Banjar

Fri, 07 Aug 2026 00:00:00 GMT

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Siswa di SMA negeri 1 Banjar Gantikasari, Lina Lina Gantikasari (2107220018). Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumsi Siswa di SMA Negeri 1 Banjar (Studi Deskriptif Korelasional pada Siswa Kelas X dan XI SMA Negeri 1 Banjar Tahun Ajaran 2025/2026). Di bawah bimbingan Rini Agustin Eka Yanti, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing I dan Firman Aryansyah, S.Pd., M.Pd. sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan, gambaran perilaku konsumsi, serta pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku konsumsi siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Banjar Tahun Ajaran 2025/2026 dengan sampel sebanyak 333 siswa yang diambil menggunakan teknik proportionate stratified random sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana dan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tingkat literasi keuangan siswa berada pada kategori baik dengan nilai rata-rata sebesar 3,96; (2) perilaku konsumsi siswa berada pada kategori cukup baik dengan nilai rata-rata sebesar 2,88; dan (3) literasi keuangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku konsumsi siswa kelas X dan XI SMA Negeri 1 Banjar. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat literasi keuangan siswa tergolong baik, perilaku konsumsi siswa belum sepenuhnya dipengaruhi oleh literasi keuangan. Dengan demikian, perilaku konsumsi siswa diduga juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti, seperti kontrol diri, pengaruh teman sebaya, media sosial, serta lingkungan keluarga.