http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3233 Sun, 13 Sep 2026 22:29:01 GMT 2026-09-13T22:29:01Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9766 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TERHALANG BERDASARKAN PASAL 279 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES TASIKMALAYA KOTA Setiawan, Ayu Silfasya ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERKAWINAN TERHALANG BERDASARKAN PASAL 279 AYAT (1) KE-1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI WILAYAH POLRES TASIKMALAYA KOTA Perkawinan sebagai ikatan sah antara laki-laki dan perempuan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan prinsip monogami sebagai asas utama. Namun, dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap asas tersebut, salah satunya berupa tindak pidana perkawinan terhalang sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP. Tindak pidana ini terjadi ketika seseorang menikah lagi padahal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tanpa seizin pasangan sebelumnya. Di wilayah Polres Tasikmalaya Kota, kasus semacam ini muncul dalam bentuk perkawinan tanpa izin istri sah, yang memicu konflik hukum dan sosial. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan yuridis terhadap Tindak Pidana Perkawinan Terhalang Berdasarkan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Tasikmalaya Kota dan bagaimanakah penerapan Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Tindak Pidana Perkawinan Terhalang di Wilayah Polres Tasikmalaya Kota. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar analisis terhadap permasalahan hukum yang dikaji, sedangkan pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik melalui penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang meliputi observasi serta wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten, guna memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam terhadap objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perkawinan terhalang sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas monogami yang berlaku dalam sistem hukum perkawinan nasional, dan termasuk kategori delik formil yang dapat dikenai sanksi pidana apabila dilakukan dalam keadaan masih terikat perkawinan sah. Di wilayah Polres Tasikmalaya, penerapan Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHAP telah digunakan secara optimal sebagai dasar menghadirkan ahli dalam proses pembuktian, sehingga mampu menjelaskan aspek hukum, agama, dan sosial dari perbuatan yang dilaporkan secara objektif dan akuntabel. Fri, 24 Apr 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9766 2026-04-24T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9708 ANALISIS YURIDIS TERHADAP SYARAT DAN KETENTUAN PENGGUNAAN PLATFORM TRIV DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MASYKUR, RIFQI Dalam latar belakang penelitian, diungkapkan bahwa terdapat kesenjangan yang nyata antara kerangka hukum perlindungan konsumen yang telah tersedia dengan praktik penyusunan syarat dan ketentuan yang digunakan oleh Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Tiga Inti Utama sebagai PAKD berizin OJK sejak 1 Februari 2025 melalui platform Triv masih mencantumkan sejumlah klausul dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Triv yang berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), di antaranya klausul yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada Pengguna serta klausul yang membatasi hak Pengguna untuk mengajukan gugatan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan klausul dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Triv dihubungkan dengan Pasal 18 UUPK, serta apa akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pengguna platform atas pencantuman klausul tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Triv. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul Penolakan Jaminan, klausul Pernyataan dan Jaminan angka 12 dan angka 13, serta klausul Lain-Lain angka 8 dalam Syarat dan Ketentuan Penggunaan Platform Triv tidak sah dan batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK juncto Pasal 46 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, karena mengalihkan tanggung jawab Triv atas kegagalan sistemnya sendiri kepada Pengguna serta membatasi hak Pengguna untuk menggugat secara total disertai ancaman ganti rugi. Kebatalan tersebut berlaku sejak semula, sehingga hak gugat Pengguna terhadap Triv tetap berlaku penuh terlepas dari larangan yang termuat dalam klausul tersebut, di samping potensi sanksi administratif yang dapat dijatuhkan OJK terhadap Triv. Saran yang dapat diberikan di antaranya PT Tiga Inti Utama perlu menyesuaikan klausul-klausul dimaksud agar sesuai dengan Pasal 18 UUPK dan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023, Otoritas Jasa Keuangan perlu memperkuat mekanisme pengawasan substantif terhadap perjanjian baku PAKD, serta pengguna platform perlu memahami bahwa klausul yang membatasi hak gugat tidak serta-merta mengikat secara hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9708 2026-09-11T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9707 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran) Suryani, Nani TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAGI HASIL DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1320 KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (Studi Kasus di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran) Penelitian ini berfokus pada kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai syarat sah perjanjian dengan praktik yang terjadi di lapangan, di mana terdapat perjanjian wanprestasi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perjanjian bagi hasil sebagai sarana kerja sama ekonomi dan pembiayaan anggota koperasi. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan bagi hasil yang sering hanya didasarkan pada kepercayaan dan banyak terjadi antara aspek normatif (das sollen) dan realitas (das sein), sehingga berdampak pada kepastian hukum, keadilan, serta kepercayaan dalam hubungan kerja sama ekonomi anggota koperasi. Kondisi ini memicu timbulnya kasus wanprestasi (gagal bayar atau keterlambatan pengembalian porsi bagi hasil) yang berdampak pada kepastian hukum, keadilan, dan kelangsungan likuiditas koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi, serta merumuskan upaya-upaya yang dilakukan oleh koperasi dalam menangani kendala tersebut. Identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup bagaimanakah perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran, kendala apa saja yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran, dan upaya apa saja yang dilakukan oleh Koperasi Kabupaten Pangandaran dalam menangani kendala yang terjadi dalam perjanjian bagi hasil dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena untuk memahami fenomena atau konteks penelitian yang diselidiki. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang didasarkan pada data sekunder dan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dengan teliti ciri-ciri dari fakta-fakta serta menentukan seberapa sering suatu peristiwa terjadi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bagi hasil di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran pada dasarnya telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, namun dalam praktiknya masih ditemukan pelaksanaan yang lebih mengandalkan kepercayaan daripada penguatan aspek hukum tertulis. Kendala utama yang dihadapi adalah tingginya tingkat keterlambatan atau gagal bayar anggota yang dipengaruhi oleh lemahnya manajemen keuangan, rendahnya pemanfaatan teknologi, dan kurangnya pengawasan usaha. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian melalui penilaian kemampuan bayar, penggunaan sistem pembayaran yang fleksibel, pengikatan jaminan secara hukum, serta memberikan kemungkinan penuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata apabila terjadi wanprestasi. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Koperasi Mitra Pedagang Daerah Unit Bina Usaha Kabupaten Pangandaran secara umum telah berupaya memenuhi empat syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan (melalui pengisian formulir permohonan), kecakapan para pihak (usia dewasa atau sudah menikah), objek tertentu (modal usaha dan persentase bagi hasil), serta kausa yang halal (kegiatan ekonomi yang tidak melanggar hukum). Namun, unsur kesepakatan tertulis sering kali hanya formalitas administratif di atas kertas, sementara realisasinya lebih mengandalkan asas kepercayaan. Sebelum pencairan modal, penyusunan skema pembayaran yang fleksibel sesuai karakteristik pendapatan harian pedagang, pengikatan jaminan secara legal (seperti BPKB atau sertifikat tanah), monitoring dan bimbingan administratif finansial, serta penggunaan mekanisme gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata terhadap pihak yang melakukan wanprestasi. Saran penelitian ini adalah memperkuat legalitas perjanjian bagi hasil melalui dokumen tertulis yang jelas, meningkatkan digitalisasi dan literasi keuangan anggota, serta mengoptimalkan pengawasan usaha anggota agar risiko wanprestasi dapat diminimalkan dan kepastian hukum serta keberlangsungan koperasi lebih terjamin. Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9707 2026-06-13T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9706 PERAN PETUGAS PINTU UTAMA DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BARANG TERLARANG BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR ZULHELMY ARIFA MAULUDI, AULIA PERAN PETUGAS PINTU UTAMA DALAM PENCEGAHAN PENYELUNDUPAN BARANG TERLARANG BERDASARKAN PASAL 33 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN PADA SATUAN KERJA PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJAR. Masih ditemukannya berbagai barang terlarang seperti telepon genggam, charger, dan benda terlarang lainnya di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar meskipun pengamanan pada pintu utama telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dengan pelaksanaan di lapangan dalam upaya pencegahan penyelundupan barang terlarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis peran Petugas Pintu Utama dalam pencegahan penyelundupan barang terlarang, kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan dalam pencegahan penyelundupan barang terlarang berdasarkan Pasal 33 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif-empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, khususnya melalui wawancara dengan pihak terkait di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan kondisi empiris serta mengkaitkannya dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Petugas Pintu Utama dalam pencegahan penyelundupan barang terlarang telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Akan tetapi, pelaksanaan tugas tersebut belum berjalan secara maksimal karena masih ditemukan barang terlarang di dalam lapas. Kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan jumlah petugas, kurang memadainya sarana dan prasarana pengamanan, tingginya jumlah pengunjung pada waktu tertentu, berkembangnya modus penyelundupan, serta rendahnya kesadaran sebagian pengunjung terhadap aturan keamanan. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan pemeriksaan identitas dan barang bawaan, pelaksanaan razia rutin, peningkatan kewaspadaan petugas, koordinasi antarpetugas pengamanan, serta pemberian sosialisasi kepada pengunjung mengenai larangan membawa barang terlarang ke dalam lapas. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Banjar meningkatkan jumlah personel Petugas Pintu Utama, melengkapi sarana pengamanan modern, meningkatkan pengawasan internal dan pelatihan petugas, memperkuat koordinasi antarbagian pengamanan, serta meningkatkan sosialisasi kepada pengunjung mengenai aturan keamanan di lembaga pemasyarakatan. Fri, 11 Sep 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9706 2026-09-11T00:00:00Z