http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3233 Tue, 14 Jul 2026 03:20:09 GMT 2026-07-14T03:20:09Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8932 PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA Juwita, Novita PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana jalanan (street crime) yang menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan di lingkungan masyarakat. Tindak pidana jalanan seperti pencurian, penjambretan, penganiayaan, dan perampasan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di tempat umum sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan peran Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksa naannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota telah berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana jalanan sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan kegiatan rutin yang ditingkatkan, upaya preventif melalui patroli rutin dan kerja sama dengan masyarakat, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, keterbatasan personel dan sarana pendukung, serta faktor sosial-ekonomi dan minimnya infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan kasus kasus yang ditangani berhasil diproses secara hukum, tindak pidana jalanan masih menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang lebih optimal dan kerja sama dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya berbagai kendala. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas patroli, penguatan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat dan instansi terkait, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif. Thu, 09 Jul 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8932 2026-07-09T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8931 ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN) Hikmawaty, Niknik ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN). Bahwa jual beli tanah pada dasarnya harus dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan atas objek tanah yang diperjualbelikan. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat jual beli atas barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 1471 KUHPerdata, seperti jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua selaku pemilik sah tanah yang terjadi di Desa Panyingkiran. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Akibatnya setelah transaksi berlangsung diketahui bahwa objek tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sah pihak penjual menimbulkan akibat hukum terhadap sahnya jual beli tanah yang ada di Desa Panyingkiran. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya tentang pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta atau fenomena. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di Desa Panyingkiran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan objek tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sah pihak penjual melainkan masih milik orang tuanya. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan pasal 1471 KUHPerdata maka jual beli tanah tersebut termasuk jual beli tanah orang lain sehingga perjanjian jual tersebut batal demi hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pembeli diantaranya pertama, tidak adanya itikad baik. Kedua, sulitnya komunikasi. Ketiga, pihak penjual yang sulit ditemui. Upaya yang dilakukan meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi, mendatangi kediaman pihak penjual, serta melaporkan permasalahan ke pihak desa. Sarannya, sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah dengan memastikan status kepemilikan tanah yang akan diperjualbelikan serta melibatkan pihak desa maupun pihak berwenang guna memperoleh kepastian hukum terhadap objek tanah yang diperjualbelikan. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka pihak pembeli dapat menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian hukum. Sat, 13 Jun 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8931 2026-06-13T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8927 TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA POLRI DI KOTA BANJAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 2/PID.B/2025/PN BJR) Tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya anggota Polri, merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat karena telah menyalahgunakan kepercayaan publik yang seharusnya menjadi modal utama institusi kepolisian dalam menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr menjadi salah satu studi kasus penting di mana seorang anggota Polri aktif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penggelapan terhadap mobil milik korban Saksi Rizki Afrizal Zafar, seorang pengemudi Grab Online, dengan modus menyewa kendaraan kemudian menjualnya kepada pihak ketiga tanpa izin. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimanakah tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anggota Polri Di Kota Banjar (Studi Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr)? 2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim dalam tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan Anggota Polri Di Kota Banjar (Studi Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr)? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif dan sistematis mengenai tinjauan viktimologi terhadap korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan anggota Polri di Kota Banjar berdasarkan Putusan Nomor 2/PID.B/2025/PN Bjr, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis data yang kemudian disimpulkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang relevan Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tinjauan viktimologi menunjukkan bahwa korban menempati posisi rentan akibat ketidakseimbangan kekuasaan (power imbalance) dengan pelaku yang berstatus aparat penegak hukum, sehingga korban bersikap terlalu percaya (naif trust) tanpa melakukan verifikasi mendalam dan perjanjian tertulis, yang merupakan bentuk peran serta pasif (victim precipitation) yang mempercepat terjadinya kejahatan namun tidak menghilangkan kesalahan pelaku. 2) Pertimbangan Hakim secara yuridis-formal telah cermat dengan berhasil membedakan unsur penggelapan (Pasal 372 KUHP) dari penipuan (Pasal 378 KUHP), mengakui secara normatif kerugian materiil korban sebesar Rp90.000.000, serta menjatuhkan pidana penjara 2 tahun 4 bulan dengan mempertimbangkan keadaan memberatkan bahwa pelaku adalah anggota Polri yang tidak memberikan contoh baik dan meresahkan masyarakat. Diharapkan kepada Majelis Hakim agar dalam memutus perkara pidana, khususnya yang melibatkan pelaku dari aparat penegak hukum, tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku (offender-oriented), tetapi juga secara aktif menggunakan kewenangannya untuk memerintahkan restitusi sebagaimana diamanatkan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 1 Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8927 2026-05-23T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8926 PERANANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLRES CIAMIS (Studi Kasus Laporan Pengaduan Polisi Nomor: R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim) Kamilah, Syifa Fitri ABSTRAK PERANANAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 14 AYAT (1) HURUF g UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DI POLRES CIAMIS (Studi Kasus Laporan Pengaduan Polisi Nomor: R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim) Perkembangan teknologi informasi dapat meningkatkan kemudahan transaksi secara daring, tetapi juga memunculkan risiko penipuan online yang merugikan masyarakat. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk melakukan penyidikan secara efektif dan akuntabel, khususnya dalam pelaksanaan tugas berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan online dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di Polres Ciamis (Studi Kasus Laporan Pengaduan Polisi Nomor: R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim), kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan online dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di Polres Ciamis (Studi Kasus Laporan Pengaduan Polisi Nomor: R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim), dan upaya yang dilakukan dalam peranan kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penipuan online dihubungkan dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia di Polres Ciamis (Studi Kasus Laporan R/LI/160/VI/RES.1.11./2024 Reskrim). Pengaduan Polisi Nomor: Metode penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, aturan, atau kaidah yang berlaku dalam suatu sistem, terutama dalam konteks hukum, etika, atau peraturan sosial. Studi lapangan dilaksanakan dengan teknik observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: peran Satuan Reserse Kriminal Polres Ciamis terhadap tingkat tindak pidana penipuan online belum dilaksanakan secara maksimal sesuai peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, antara lain kurangnya bantuan teknologi informasi dan ahli. Penegakan hukum harus tetap dilakukan secara profesional sesuai prosedur serta didukung pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara. Kepolisian melakukan kegiatan langsung di lapangan untuk memberikan edukasi serta imbauan kepada masyarakat. Interaksi langsung ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi tindak pidana. Sat, 23 May 2026 00:00:00 GMT http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8926 2026-05-23T00:00:00Z