http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3233 2026-08-24T09:35:32Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9160 ANALISIS YURIDIS ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 310 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studi Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN.Cms) PRATAMA,MAHARDHIKA,GALUH Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan antara beratnya akibat tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan empat orang meninggal dunia dengan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan asas proporsionalitas pada penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didukung dengan wawancara sebagai data pendukung. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis menggunakan asas proporsionalitas sebagai pisau analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas proporsionalitas dalam Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Cms belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku, beratnya akibat yang ditimbulkan, dan pidana yang dijatuhkan. Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dinilai masih relatif ringan apabila dibandingkan dengan akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan empat orang meninggal dunia. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek kelalaian pelaku dan keadaan yang meringankan dibandingkan pada dampak serius serius yang ditimbulkan terhadap korban. Saran dalam penelitian ini adalah agar hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas lebih memperhatikan penerapan asas proporsionalitas dengan mempertimbangkan secara seimbang tingkat kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, dan tujuan pemidanaan. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam penerapan pertimbangan hukum agar putusan yang dijatuhkan lebih mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Kata Kunci: Asas Proporsionalitas, Tindak Pidana, Kecelakaan Lalu Lintas, Kelalaian. 2026-06-13T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9145 TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA Damayanti, Lidya Juang ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN ANAK KORBAN EKSPLOITASI ANAK MELALUI MEDIA SOSIAL TIKTOK DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 76I UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES TASIKMALAYA KOTA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan media sosial, khususnya TikTok, yang selain memberikan dampak positif juga menimbulkan potensi terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dalam praktiknya, anak seringkali dijadikan objek konten untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun popularitas tanpa memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Kondisi tersebut berpotensi melanggar ketentuan hukum, khususnya Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di Kota Tasikmalaya, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (das sollen) dengan realitas yang terjadi di masyarakat (das sein), sehingga perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan secara optimal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai tnjauan yuridis dalam perlindungan anak korban eksploitasi anak melalui media sosial TikTok dihubungkan dengan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, faktor-faktor serta upaya yang dilakukan dalam perlindungan anak korban eksploitasi melalui TikTok dihubungkan dengan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di wilayah hukum polres tasikmalaya kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penulisan deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, serta didukung dengan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi melalui media sosial TikTok di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya literasi digital, lemahnya pengawasan orang tua, faktor ekonomi, serta pengaruh lingkungan sosial. Kendala dalam penegakan hukum meliputi kesulitan pembuktian, keterbatasan pengawasan di ruang digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut antara lain melalui peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi anak. Pendekatan yang digunakan lebih menitikberatkan pada upaya preventif dan edukatif tanpa mengabaikan aspek represif. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan lebih meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik eksploitasi anak melalui media sosial dengan menyesuaikan perkembangan teknologi digital yang semakin pesat sehingga hak-hak anak korban eksploitasi digital mendapatkan perlindungan. 2026-07-23T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9118 KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK PENGADAAN BENIH DIHUBUNGKAN DNGAN PASAL 1 ANGKA 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS Suwanto, Dida Firnandika KLAUSULA BAKU DALAM KONTRAK PENGADAAN BENIH DIHUBUNGKAN DNGAN PASAL 1 ANGKA 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DI KECAMATAN CIKONENG KABUPATEN CIAMIS Pemerintah melalui Dinas Kehutanan melibatkan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai garda terdepan dalam penyediaan benih. Kemitraan ini idealnya merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi lokal, di mana petani tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga penyedia utama kebutuhan penghijauan di tanah mereka sendiri. Namun, dalam jalinan kerja sama ini, muncul sebuah tembok besar bernama Klausula Baku. Bagaimana klausula baku dalam kontrak pengadaan benih dihubungkan dengan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan pemberdayaan petani di Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis, bagaimana karakteristik klausula baku dalam kontrak pengadaan benih, dan bagaimana perlindungan hukum bagi Gapoktan terhadap klausula yang berpotensi merugikan (eksonerasi) dalam kontrak pengadaan benih. Penelitian ini menggunakan metoda penulisan Deskriptif Analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif. Penggunaan klausula baku dalam kontrak pengadaan benih ini efisien secara birokrasi, namun mengesampingkan asas kesetaraan gender/para pihak dalam hukum perjanjian, Kontrak pengadaan/kemitraan antara Dinas Kehutanan dan Gapoktan di Kabupaten Ciamis belum mencerminkan hubungan kemitraan yang setara (equal partnership), Perlindungan Hukum Formil bagi Gapoktan terhadap klausula eksonerasi di Kabupaten Ciamis saat ini berada pada level yang sangat lemah (minimalis). Secara de jure (di atas kertas), hukum perdata menyediakan instrumen gugatan pembatalan kontrak jika ada ketidakadilan. Dinas Kehutanan sebaiknya tidak memposisikan diri hanya sebagai pengawas yang siap menjatuhkan sanksi, menyusun HPS untuk kontrak baku, lakukan survei pasar lokal yang riil di tingkat petani Ciamis, bukan sekadar mengambil template dari daerah lain, Kontrak pemerintah sering kali dipenuhi istilah hukum yang rumit dan intimidatif bagi petani, sehingga pengurus Gapoktan sering kali menandatanganinya tanpa benar-benar paham risikonya, disarankan Dinas perlu menyusun draf kontrak dengan bahasa yang ringkas, jelas, dan menghindari pasal-pasal karet. 2026-07-10T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/9117 PENEGAKKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMOTONG BAGIAN DARI POHON DAN TUMBUHAN YANG DAPAT MENGGANGGU KAWAT LISTRIK, BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF C PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NO 10 TAHUN 2012 Supriatna, Jujun PENEGAKKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMILIK BANGUNAN YANG TIDAK MEMOTONG BAGIAN DARI POHON DAN TUMBUHAN YANG DAPAT MENGGANGGU KAWAT LISTRIK, BERDASARKAN PASAL 4 AYAT (1) HURUF c PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI DESA PAMALAYAN KECAMATAN CIJEUNGJING KABUPATEN CIAMIS Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pemilik bangunan atau lahan di Desa Pamalayan, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis yang tidak memotong bagian pohon dan tumbuhan yang berpotensi mengganggu jaringan kawat listrik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap penyaluran tenaga listrik, membahayakan keselamatan masyarakat, serta menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan sanksi pidana, mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakannya, serta menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi serta wawancara dengan pihakpihak yang berkaitan dengan penelitian, kemudian data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian kiranya dapat disimpulkan bahwa penegakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 di Desa Pamalayan belum terlaksana secara optimal. Dalam praktiknya, Pemerintah Desa, PLN ULP Ciamis, dan Satpol PP lebih mengutamakan upaya preventif dan persuasif melalui sosialisasi, edukasi, pengawasan, dan pemberian teguran dibandingkan penerapan sanksi pidana, sehingga masih ditemukan pohon atau tumbuhan yang berpotensi mengganggu jaringan listrik. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran hukum masyarakat, anggapan bahwa pohon di pekarangan merupakan hak pribadi, kurangnya pemahaman mengenai bahaya kelistrikan, serta keterbatasan pengawasan aparat. Adapun upaya yang dilakukan meliputi langkah preventif berupa sosialisasi, penyuluhan, dan pendataan lokasi rawan, serta langkah represif melalui pemberian teguran dan tindakan penertiban sesuai ketentuan yang berlaku apabila pelanggaran membahayakan keselamatan umum atau mengganggu distribusi tenaga listrik. Penelitian ini menyarankan agar PLN dan Satpol PP meningkatkan sosialisasi serta koordinasi dalam pengawasan pohon dekat jaringan listrik. Masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum dengan melakukan pemangkasan berkala dan berkoordinasi aktif dengan pihak terkait. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan mengkaji efektivitas penegakan Peraturan Daerah serta kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan fasilitas publik. - 2026-08-08T00:00:00Z