http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1 2026-07-15T10:09:37Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8934 PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SUKADANA Gina, Ana ABSTRAK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA PETERNAKAN AYAM DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 98 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR SUKADANA Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, di Kecamatan Sukadana Kabupaten Ciamis, aktivitas usaha peternakan ayam yang berlokasi dekat dengan pemukiman penduduk (sekitar 300 meter) telah menimbulkan pencemaran lingkungan berupa bau menyengat dari kotoran ayam serta serbuan lalat yang mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Identifikasi masalah dalam penelitian ini meliputi: penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha peternakan ayam dihubungkan dengan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kepolisian Sektor Sukadana, kendala yang terjadi serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha peternakan ayam dihubungkan dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kepolisian Sektor Sukadana? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha peternakan ayam dihubungkan dengan Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Wilayah Hukum Polsek Sukadana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha peternakan ayam di wilayah hukum Polsek Sukadana masih bersifat preventif dan mengedepankan pendekatan mediasi, serta belum mencapai tahap penyidikan dan pemidanaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 98 dan 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan oleh pelaku usaha peternakan ayam di wilayah hukum Polsek Sukadana meliputi kendala prosedural, kendala teknis, kendala sosiologis, kendala yuridis, dan kendala institusional. Upaya yang telah dilakukan meliputi: intensifikasi sambang desa dan dialogis melalui Bhabinkamtibmas, fasilitasi mediasi dan kesepakatan tertulis antara warga dengan pemilik peternakan, sosialisasi hukum lingkungan secara berkala kepada peternak dan masyarakat, koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. Diharapkan aparat Kepolisian Sektor Sukadana lebih proaktif dalam melakukan penegakan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, tanpa harus selalu menunggu adanya laporan resmi dari masyarakat. 2026-07-14T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8933 PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW DAN ONLINE CUSTOMER RATING TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MARKETPLACE TOKOPEDIA (Suatu Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018) PITOYO, P. PEBRIANTO Penelitian ini difokuskan Pengaruh Online Customer Review Dan Online Customer Rating Terhadap Keputusan Pembelian Melalui Marketplace Tokopedia (Suatu Studi pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018). Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 1] Bagaimana pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018?. 2] Bagaimana pengaruh online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018? 3] Bagaimana pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1] pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018. 2] pengaruh online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018. 3] pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian melalui Marketplace Tokopedia pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Angkatan Tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif. Sedangkan teknik analisis data yang dilakukan terdiri dari analisis koefisien korelasi sederhana, analisis koefisien determinasi, uji t, analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien determinasi berganda, analisis regresi linier berganda, serta uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh online customer review terhadap keputusan pembelian. Artinya ketika online customer review semakin baik, maka keputusan pembelian juga akan semakin baik. Kemudian terdapat pengaruh online customer rating terhadap keputusan pembelian. Artinya ketika online customer rating semakin baik, maka keputusan pembelian juga akan semakin baik. Selanjutnya terdapat pengaruh online customer review dan online customer rating terhadap keputusan pembelian. Artinya ketika online customer review dan online customer rating semakin baik, maka keputusan pembelian juga akan semakin baik. 2025-08-16T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8932 PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA Juwita, Novita PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JALANAN DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 13 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR TASIKMALAYA KOTA Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus tindak pidana jalanan (street crime) yang menimbulkan rasa tidak aman dan keresahan di lingkungan masyarakat. Tindak pidana jalanan seperti pencurian, penjambretan, penganiayaan, dan perampasan merupakan bentuk kejahatan yang sering terjadi di tempat umum sehingga dampaknya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi pelaksanaan peran Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan, hambatan yang dihadapi dalam pelaksa naannya, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani tindak pidana jalanan di wilayah hukum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara dengan pihak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta fakta yang ditemukan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota telah berperan aktif dalam menanggulangi tindak pidana jalanan sesuai dengan tugas pokok Kepolisian yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya pre-emptif berupa sosialisasi dan kegiatan rutin yang ditingkatkan, upaya preventif melalui patroli rutin dan kerja sama dengan masyarakat, serta upaya represif melalui penyelidikan, penyidikan, dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan jalanan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, keterbatasan personel dan sarana pendukung, serta faktor sosial-ekonomi dan minimnya infrastruktur. Oleh karena itu, meskipun berbagai upaya telah dilakukan dan kasus kasus yang ditangani berhasil diproses secara hukum, tindak pidana jalanan masih menjadi masalah yang memerlukan penanganan yang lebih optimal dan kerja sama dari berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peranan Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dalam menanggulangi tindak pidana jalanan telah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002, namun pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya berbagai kendala. Oleh sebab itu, diperlukan peningkatan kualitas patroli, penguatan kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat dan instansi terkait, serta penambahan sarana dan prasarana pendukung guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang lebih kondusif. 2026-07-09T00:00:00Z http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8931 ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN) Hikmawaty, Niknik ANALISIS YURIDIS TERHADAP SAHNYA JUAL BELI TANAH YANG DILAKUKAN TANPA SEPENGETAHUAN ORANG TUA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 1471 KUHPERDATA (STUDI KASUS DI DESA PANYINGKIRAN). Bahwa jual beli tanah pada dasarnya harus dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dan kewenangan atas objek tanah yang diperjualbelikan. Akan tetapi dalam praktiknya masih terdapat jual beli atas barang milik orang lain sebagaimana diatur dalam pasal 1471 KUHPerdata, seperti jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua selaku pemilik sah tanah yang terjadi di Desa Panyingkiran. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan. Akibatnya setelah transaksi berlangsung diketahui bahwa objek tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sah pihak penjual menimbulkan akibat hukum terhadap sahnya jual beli tanah yang ada di Desa Panyingkiran. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya tentang pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan ketentuan pasal 1471 KUHPerdata terhadap sahnya jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di desa panyingkiran. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis dan akurat tentang suatu keadaan, fakta atau fenomena. Metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara. Berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan jual beli tanah yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua di Desa Panyingkiran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan objek tanah yang diperjualbelikan bukan merupakan milik sah pihak penjual melainkan masih milik orang tuanya. Dengan demikian apabila dihubungkan dengan pasal 1471 KUHPerdata maka jual beli tanah tersebut termasuk jual beli tanah orang lain sehingga perjanjian jual tersebut batal demi hukum. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak pembeli diantaranya pertama, tidak adanya itikad baik. Kedua, sulitnya komunikasi. Ketiga, pihak penjual yang sulit ditemui. Upaya yang dilakukan meminta pertanggungjawaban dan ganti rugi, mendatangi kediaman pihak penjual, serta melaporkan permasalahan ke pihak desa. Sarannya, sebaiknya masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli tanah dengan memastikan status kepemilikan tanah yang akan diperjualbelikan serta melibatkan pihak desa maupun pihak berwenang guna memperoleh kepastian hukum terhadap objek tanah yang diperjualbelikan. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan, maka pihak pembeli dapat menempuh jalur hukum guna memperoleh kepastian hukum. 2026-06-13T00:00:00Z