Abstract:
Nilam Hayatul Husni, NIM. 3403220119. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Alokasi Umun terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
(Suatu Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten
Ciamis)”. Di bawah bimbingan Dede Abdul Rozak, S.E., M.M. (Pembimbing
I) dan Purnama Sari, S.E., M.AB (Pembimbing II).
Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi
Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Suatu Studi pada Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis). Permasalahan yang dihadapi
dalam penelitian ini meliputi : 1]. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah
terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2023?; 2]. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi
Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2023?; 3]. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli
Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2016-2023? Metode yang
digunakan dalam penelitian ini analisis asosiatif. Sedangkan untuk menganalisis
data yang diperoleh digunakan Analisis Regresi Berganda, Uji Korelasi, Uji
Koefisien Determinasi, Uji Hipotesis menggunakan (Uji t dan Uji F). Hasil dari
penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa: 1] Secara parsial Pendapatan
Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah dengan besarnya pengaruh sebesar 94,9%: 2] Secara parsial Dana
Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap Tingkat Kemandirian
Keuangan Daerah dengan besarnya pengaruh sebesar 55,4%; 3] Secara simultan
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dengan besarnya pengaruh 95,9% dan
sisanya 4,1% dipengaruhi oleh faktor lain. Diharapkan Badan Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
dan memanfaatkan Dana Alokasi Umum secara efisien untuk meningkatkan
kemandirian fiskal daerah.