Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lemahnya koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja dengan pihak Dinas Sosial Kota Banjar dalam menyelesaikan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga peran dan keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandan masalah kesejahteraan sosial masih sangat minim dan terbatas, rendahnya responsivitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kurangnya personil anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan kegiatan penataan, pembinaan dan penertiban penyandanag masalah kesejahteraan sosial sehingga terkadang hasil yang diperoleh kurang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Sosial dalam menertibkan penyandang masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Banjar.
Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan, yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari hasil observasi, dokumentasi dan buku-buku literatur. Teknik analisis data terdiri dari tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, display data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pol PP, Sekretaris Dinas Sosial, Kepala Bidang Tibumtrnamas Satpol PP, Kepala UPTD Perlindungan Sosial, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP serta Pejabat Fungsional pada Dinas Sosial.
Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 2 dimensi dan 9 indikator yang dijadikan tolak ukur, diantaranya 3 indikator sudah berjalan dengan optimal dan 6 indikator lainnya belum sesuai dalam pelaksanaanya. Hambatan yang terjadi karena komunikasi dan koordinasi belum dapat dilaksankan dengan maksimal antara kedua belah pihak. Hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara meningkatkan komunikasi yang lebih efektif dan terus menerus serta dilaksankannya rapat koordinasi dalam rangka penertiban PMKS di wilayah Kota Banjar antar stakeholder terkait.
