IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN ISLAMIC CENTER KABUPATEN CIAMIS

Abstract

MEILINDA SARI, 2025. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di Kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Universitas Galuh. Penelitian ini membahas implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pegawai dinas, pedagang, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal. Dari enam dimensi model implementasi Van Meter dan Van Horn, hanya dua indikator yang berjalan optimal, yaitu adanya dukungan dari masyarakat terhadap penataan PKL dan kerja sama formal antarinstansi. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kurangnya kejelasan prosedur dan mekanisme, sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan anggaran, fasilitas relokasi yang belum memadai, serta resistensi dari PKL terhadap relokasi. Selain itu, masih terdapat PKL yang berjualan di area terlarang dan lemahnya pengawasan serta kolaborasi antarinstansi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain penetapan lokasi relokasi resmi, penyusunan prosedur penataan berbasis tata ruang, sosialisasi dan pembinaan rutin, serta pendekatan humanis melalui dialog terbuka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi, penyediaan fasilitas yang layak, pelatihan bagi pelaksana, serta pelibatan aktif PKL dalam setiap proses penataan agar kebijakan dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.