Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil observasi awal diketahui bahwa Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan di Kabupaten Pangandaran belum diimplementasikan secara optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan Di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Dinas Kominfo telah mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Perdesaan melalui komunikasi yang dilakukan dengan komunitas informasi masyarakat sehingga dapat membantu menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara luas dan melakukan disposisi dengan menempatkan petugas sesuai dengan keahliannya serta menyusun struktur oganisasi dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan. Namun demikian masih terdapat indikator yang belum dilakukan secara optimal seperti dukungan sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana sehingga kebijakan pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi perdesaan belum diimplementasikan dengan baik apalagi pembentukan KIM di Kabupaten Pangandaran belum lama sehingga banyak KIM di desa yang telah terbentuk namun belum memiliki aktivitas yang jelas karena kurangnya mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa oleh karena itu maka Dinas Kominfo selaku pelaksana kebijakan melakukan berbagai upaya melalui peningkatan kerjasama dengan pihak kecamatan maupun pemerintah desa untuk membantu pengelola KIM dalam mengatasi permasalahan sarana dan prasarana serta anggaran dalam melaksanakan operasional KIM selain itu untuk mengatasi pemahaman pengelola KIM maka Dinas Kominfo mengupayakan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan maupun pelatihan bagi pengelola KIM sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan aktivitasnya dan memberikan manfaat kepada masyarakat.