Unigal Repository

MODEL PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus Pada BKPSDM Kabupaten Ciamis

Show simple item record

dc.contributor.author Eko Bintan, Nugroho
dc.date.accessioned 2024-08-30T05:59:01Z
dc.date.available 2024-08-30T05:59:01Z
dc.date.issued 2024-07-27
dc.identifier.uri http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/5100
dc.description.abstract MODEL PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN KAPASITAS BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus pada BKPSDM Kabupaten Ciamis). Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya sistem birokrasi dan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki tujuan mulia atas kinerja yang dilakukannya dan untuk menekankan kepada manajemen pengembangan SDM yang strategis (strategic human resource management) di BKPSDM Kabupaten Ciamis. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis model pelaksanaan mutasi dan promosi pada BKPSDM Kabupaten Ciamis. 2) Untuk mengetahui upaya peningakatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah pada BKPSDM Kabupaten Ciamis. 3) Untuk mengetahui model pelaksanaan mutasi dan promosi kepegawaian dalam peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah pada BKPSDM Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pada pelaksanaan mutasi dan promosi, BKPSDM Kabupaten Ciamis menggunakan model merit system dalam kebijakan penempatan perpindahan dan peningkatan posisi jabatan pegawainya. Karena dengan model merit system proses pelaksanaan mutasi dan promosi akan lebih transparansi dan objektivitas, serta mengedepankan kompetensi, prestasi dan kinerja individu. 2) Upaya peningkatkan kapasitas birokrasi pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis adalah dengan: Pertama, menerapkan sistem pengendalian gratifikasi dalam rangka meningkatkan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis dan mewujudkan good governance and clean government yang amanah, transparan, dan akuntabel. Kedua, Membangun digital mindset ASN terhadap pelayanan publik. BKPSDM Kabupaten Ciamis perlu membuat perubahan mindset yang kuat bahwa digitalisasi membawa kemudahan dalam pelayanan dan terkait dengan perubahan Ketiga, Penataan kembali kelembagaan/organisasi sebagai upaya dan langkah yang BKPSDM Kabupaten Ciamis ambil sebagai peran penting penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Keempat, Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai sebagai upaya yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Ciamis dengan memberikan penugasan kepada para ASN untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian ijin belajarnya. Kelima, Perbaikan sistem reward and punishment. Dengan sistem reward dan punishment ini menjadi cara terbaik untuk mengatur pegawai sehingga Instansi akan adil memperlakukan pegawainya. Pegawai akan dapat berlomba-lomba untuk untuk meningkatkan kinerjanya agar menjadi pegawai yang berprestasi dan mendapatkan reward sedangkan pemberian punishment adalah suatu sanksi atau hukuman untuk para ASN yang melanggar peraturan yang berlaku. 3) Model pelaksanaan mutasi dan promosi kepegawaian dalam peningkatan kapasitas birokrasi Pemerintah Daerah pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Ciamis yaitu dilakukan berdasarkan merit system. Pengambilan keputusan mutasi dan promosi ini dilakukan oleh pimpinan baik pimpinan SKPD yang mengusul maupun Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah yang mengambil keputusan akhir dalam proses mutasi pegawai tersebut. Ada beberapa tahapan yang sudah BKPSDM Kabupaten Ciamis tempuh yaitu BKPSDM menginventaris lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan Kedua, lowongan formasi jabatan struktural yang ada diinformasikan kepada seluruh pimpinan SKPD, melalui surat edaran yang ditujukan kepada kepala SKPD. Ketiga, berdasarkan lowongan formasi jabatan tersebut, kepala SKPD mengusulkan nama-nama calon pejabat yang memenuhi syarat untuk mengisi jabatan struktural sesuai dengan formasi yang tersedia. Keempat, pada tahapan ini seleksi dilakukan oleh Tim Baperjakat untuk menentukan kualifikasi pegawai yang besangkutan. Setelah didapati calon pegawai yang tepat mengisi jabatan selanjutnya adalah penerimaan SK dari Bupati. Dan dalam proses pelaksanaan promosi jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak hanya memilih pegawai yang berkompeten, tetapi dalam pelaksanaaan pengangkatan dan penempatan pejabat baik dalam jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional merupakan faktor penting dalam perencanaan sumber daya manusia, Mutasi dan promosi sebagai peningkatan kapasitas birokrasi terlebih dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. en_US
dc.subject Mutasi, Promosi, Birokrasi Pemerintah en_US
dc.title MODEL PELAKSANAAN MUTASI DAN PROMOSI KEPEGAWAIAN DALAM PENINGKATAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS (Studi Kasus Pada BKPSDM Kabupaten Ciamis en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search Repository


Browse

My Account