Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Ciamis

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimal sepenuhnya mengenai Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Ciamis dengan permasalahan yang terjadi seperti kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, terkait layanan publik yang berkaitan dengan SP4N LAPOR, ketiadaan fitur baru yang diperlukan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna aplikasi SP4N LAPOR, dan kurangnya kepuasan masyarakat dari pelayanan yang tidak terpenuhi secara menyeluruh. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Inovasi Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sementara itu, teknik pengolahan atau analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan sehingga bisa menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan. Hasil penelitian ini bahwa Inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan Smart City di Kabupaten Ciamis belum optimal. Hal tersebut terlihat dari 10 indikator yang dijadikan alat ukur penelitian, 7 indikator yang sudah optimal dan masih terdaapat 3 indikator yang belum berjalan dengan baik. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain Diskominfo belum secara langsung sosialisasi kepada masyarakat, aplikasi SP4N LAPOR belum melakukan update, dan Diskominfo belum sepenuhnya bisa memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pengaduan, penyampaian aspirasi, dan permintaan informasi. Kemudian, upaya-upaya yang dilakukan Diskominfo melakukan sosialisasi melalui platform media sosial dan media cetak yaitu banner dan brosur untuk memaksimalkan sosialisasi mengenai informasi-informasi terkait inovasi pelayanan publik berupa aplikasi SP4N LAPOR, meningkatkan responsivitas dalam menanggapi laporan-laporan dengan menggunakaan sistem massage otomatis confirmation, dan melakukan koordinasi secara berkala dengan SKPD melalui forum dan FGD.