TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 7 TAHUN 2021 (Suatu Studi Pada Kantor SAMSAT Kota Banjar)

Abstract

Sri Mulyani, NIM 3403190148, “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum Dan Sesudah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 (Studi Kasus Di Kantor SAMSAT Kota Banjar). Dibawah Bimbingan Dani Usmar, S.E., M.Si., Ak., CPA (Pembimbing I) dan Hj. Elis Badriah, S.E., M.Ak (Pembimbing II). Penelitian ini difokuskan pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Sesudah Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021. Permasalahan pada penelitian ini meliputi: 1]. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Banjar?; 2]. Apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Banjar?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 1]. Untuk mengetahui dan mengalisis bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Banjar; 2]. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat perbedaan sebelum dan sesudah peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2021 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Kota Banjar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian Event Study. Sedangkan untuk menganalisis data yang diperoleh digunakanan Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis menggunakan Wilcoxcon Paired Samples. Hasil dari penelitian ini dan pengolahan data menunjukan bahwa Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Banjar. Diharapkan Kantor SAMSAT Kota Banjar dapat meningkatkan penguasaan materi perpajakan yang hendak disampaikan kepada wajib pajak khususnya Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor guna mematangkan wajib pajak dalam menyerap informasi yang disampaikan oleh petugas terkait.