IMPLEMENTASI KEBIJAKAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF OLEH DINAS PERTANIAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KUNINGAN

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Usaha Ekonomi Produktif Oleh Dinas Pertanian Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Kuningan. hambatan-hambatan yang dialami dan upaya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mengimplementasian kebijakan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara Sistematis, Faktual, dan Akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Penelitian Kualitatif Deskriftif bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci permasalahan yang akan diteliti dengan mempelajari semaksimal mungkin seorang individu, atau kelompok atau suatu kejadian. Informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis menggunakan analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan masih belum optimal dikarenakan hambatan-hambatan yang terjadi karena kurang memperhatikan empat faktor yang mendukung keberhasilan Implementasi Kebijakan menurut Edward III. hal ini dapat terlihat dari dimensi komunikasi informasi tentang kebijakan program Usaha Ekonomi Produktif yang sudah disampaikan secara jelas dan terperinci sehingga dapat dipelajari dan difahami agar dapat diimplementasikan di lapangan, namun masih ada yang kurang memahami dan mempelajarinya, dan hal ini akan mempersulit dalam mengimplementasikannya di lapangan. Pada dimensi sumber daya tidak semuanya mempunyai pemahaman yang merata karena masih adanya sebagian dari anggota KUBE berpendidikan paling rendah hanya sampai bangku sekolah dasar mengakibatkan hambatan dalam proses pelaksanaan. Pada dimensi disposisi masih kurangnya kesadaran dari sebagian anggota KUBE atau para pelaksana di lapangan dalam menjalankan program kegiatan. Dan pada dimensi struktur birokrasi masih kurangnya kesadaran dari para pelaksana lapangan dalam mentaati standar operasional yang telah ditetapkan guna kelancaran dan meminimalisir kesalahan dalam pekerjaan.