PERAN SATUAN TUGAS KOMISI PENANGGULANGAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN VIRUS HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUSDI KOTA BANJAR (Studi Analisis Di Kecamatan Banjar Kota Banjar)

Abstract

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis hasil dari pengamatan yang di lakukan pada kantor KPA Kota Banjar di peroleh adanya gambaran tentang hasil dari pelaksanaan peran satuan tugas Komisi Penanggulangan Aids yang belum terlaksana dengan baik, hal itu bisa di lihat dari adanya beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut : 1) Bagaimana peran Satgas Komisi Penanggulangan Aids dalam upaya pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar? 2) Hambatan apa saja yang di hadapi di lapangan dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar?3) Upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan, dalam pelaksanaan pencegahan penyebaran virus HIV/AIDS di Kecamatan Banjar Kota Banjar?Metode penelitian pada dasarnya meupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini informan sebanyak 7 orang yang terdiri dari 1 Pengelola Program Komisi Penanggulangan Aids , 1 Pengelola adm dan keuangan Komisi Penanggulangan Aids, 3 ODHA(Orang dengan Hiv Aids),2 masyarakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara dan observasi ).Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dapat disimpulkan bahwa :Peran Satuan Tugas Komisi Penanggulangan Aids belum berjalan secara optimal. Berdasarkan dari Lima dimensi mengenai peran satuan tugas komisi penanggulangan aids menurut Soekanto (2009:212-213) terdiri dari Peran sebagai suatu kebijakan, Peran sebagai strategi, Peran sebagai alat komunikasi, Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, Peran sebagai terapi. Terdapat 2 dimensi yang belum berjalan dengan baik yaitu dimensi peran sebagai suatu kebijakan dan peran sebagai terapi. Selanjutnya hambatan yang ditemui adalah masih kurangnya sosialisasi kebijakan tentang penanggulangan Hiv/Aids terhadap masyarakat karena terkendala anggaran apalagi di dua tahun terakhir, para pengidap cenderung acuh dan tertutup kepada para kader komisi penanggulangan aids tidak terbuka tentang apa keluhan yang bisa di bantu oleh para petugas dan kader dari komisi penanggulangan aids. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah Komisi penanggulangan aids berusaha mencari kader kader penjangkau dari populasi kunci untuk dapat masuk ke lingkungan mereka dan populasi umum untuk memberitahu kepada masyarakat secara luas dan melakukan sosialisasi tentang penanggulangan Hiv/Aids dan juga bekerjasama dengan pemerintah agar dapat mengefisienkan anggaran yang ada, kami melakukan diskusi dan pendekatan dengan para pengidap agar mau berobat pihak Komisi Penanggulangan AIDS dan juga kader juga selalu melakukan kunjungan rutin terhadap mereka dan membatu mereka dalam mengatasi permasalahan yang merka hadapi terutama dalam pengobatan mereka.