Abstract:
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perubahan pola kerja di bidang urusan kependudukan di Indonesia, termasuk pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Sasaran dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang berada di Kabupaten Pangandaran yang memiliki beberapa kendala dalam pelayanan administrasi kependudukan, diantaranya yaitu ketersediaan aparatur yang masih kurang, pembagian jumlah pegawai terhadap jam operasional kerja, kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mengikuti protokol kesehatan saat melakukan proses pembuatan administrasi kependudukan. Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data yang diambil berdasarkan data primer berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang relevan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran. Teknik pengumpulan data dalam skripsi ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Sedangkan untuk teknik analisis data peneliti melakukan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Strategi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pangandaran dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Masa Pandemi Covid-19 pada dasarnya sudah berjalan dan cukup baik. Akan tetapi belum optimal, karena masih ditemui beberapa hambatan diantaranya masih telatnya pemberian insentif untuk para pegawai diakibatkan anggaran yang dialokasikan untuk kepentingan yang lebih mendesak yaitu untuk penanganan Covid-19, masih kurangnya jumlah pegawai dibandingkan dengan pelanggan yang harus dilayani dan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui tata cara pendaftaran online dan masih sedikitnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pembuatan administrasi kependudukan.
