PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DESA DI DESA CIKUPA KECAMATAN BANJARANYAR KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum optimalnya pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, ditemukan beberapa indikator masalah antara lain: 1) Masih kurangnya keterampilan aparatur Pemerintah Desa dalam berkomunikasi khususnya yang berkaitan dengan penyampaian informasi kepada masyarakat; 2) Kurangnya akuntabilitas dan transparansi aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa.; 3) Masih minimnya keterampilan teknis yang dimiliki aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, observasi, serta wawancara. Sumber data terdiri dari data primer dengan jumlah delapan informan dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yang diukur dengan 7 dimensi dan terdiri dari 15 indikator, diketahui bahwa 12 indikator sudah berjalan optimal, sementara 3 indikator belum berjalan secara optimal. Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa di Desa Cikupa Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis yaitu kurangnya pelatihan yang dilakukan aparatur pemerintah Desa Cikupa dalam meningkatkan kapasitas intelektual dan keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi, kurang terampilnya aparatur pemerintah Desa Cikupa dalam berkomunikasi, sehingga sosialisasi kepada masyarakatpun pasif, keterlambatan dalam melaporkan laporan pertanggungjawaban. Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu, memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah Desa Cikupa mengenai penggunaan teknologi informasi secara konsisten, supaya keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi dapat merata, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait program pemerintah desa dan juga transparansi terkait anggaran yang telah dialokasikan sebelumnya.