OPTIMALISASI PELAYANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP (SAMSAT) INDUK DI KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Berdasarkan penjajagan awal diketahui bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Induk di Kabupaten Pangandaran belum optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui optimalisasi pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Induk di Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (wawancara dan observasi) dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Pelayanan pajak kendaraan bermotor dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) belum optimal sesuai dengan lima dimensi yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan. Belum optimalnya pelayanan PKB disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme dalam memperoleh pelayanan PKB walaupun SAMSAT telah melakukan komunikasi dengan masyarakat terkait dengan prosedur dalam memperoleh pelayanan PKB. Keterbatasan anggaran yang dimiliki sehingga belum optimal dalam menyediakan sarana dan sarana serta ruangan yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan selama wajib pajak melakukan proses pelayanan PKB. Petugas telah melakukan berbagai upaya seperti melakukan komunikasi dan sosialisasi secara rutin terhadap mekansime pelayanan PKB kepada masyarakat baik melalui penggunaan media sosial, pemasangan berbagai bener di lokasi-lokasi strategi serta kegiatan woro-woro yang diselengarakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait dengan prosedur dalam memperoleh pelayanan PKB. Selain itu untuk mengefektifkan ruang tunggu maka perlu adanya penekanan bahwa yang masuk ke ruang tunggu adalah wajib pajak yang membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk memperoleh pelayanan PKB sehingga bagi masyarakat yang belum membawa persyaratan sebaiknya ada petugas khusus yang memeriksa kelengkapan persyaratan serta melakukan penambahan sarana dan prasarana.