Abstract:
Belum terlaksananya kebijakan transparansi pemerintahan, khususnya pemerintahan di daerah secara
berkualitas masih menjadi permasalahan di Indonesia. Pemerintah dipandang belum transparan
meskipun sudah mengeluarkan berbagai kebijakan keterbukaan informasi, salah satunya aksi
transparansi anggaran daerah melalui website resmi masing-masing Pemda,. Penelitian ini
menggunakan perspektif jaringan yang membahas beberapa aspek penting, yaitu: komposisi aktor, pola
jaringan, dan faktor penentu efektivitas jaringan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan
unit analisis seluruh organisasi yang terlibat dalam penyediaan informasi laporan pemerintah melalui
website www.ciamiskab.go.id. Penentuan informan dilakukan secara berantai dengan metode snowball
dimana pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, pengamatan pasif, dan
dokumentasi, serta triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi aktor terdiri dari
sepuluh organisasi yang terlibat dalam konteks transparansi akses informasi. Komposisi aktor jaringan
bersifat homogen yang seluruhnya berasal dari unsur pemerintah. Pola jaringan yang terbentuk adalah
pola Network Administrative Organization (NAO) dengan corak birokratis yang menguat sehingga
cenderung tertutup, berorientasi ke dalam disertai sentralitas yang tinggi. Adapun faktor pendukung
bekerjanya jaringan yaitu visi bersama yang sudah jelas secara legal formal. Tipologi jaringan intrapemerintah sebagaimana temuan penelitian ini, hanya akan menyajikan transparansi setengah hati
karena tidak efektif bagi kualitas pelaksanaan transparansi pemerintahan. Strategi manajemen jaringan
menjadi penting dilakukan untuk mentransformasi jaringan ke pola yang lebih kolaboratif antar
stakeholder.
