Abstract:
Upaya Lembaga Negara untuk bekerja dalam memberikan bantuan pemerintah pada masyarakat tingkat
pedesaan dan untuk memberdayaakan masyarakat pedesaan, serta menanggulangi angka kemiskinan
pedesaan, diberikan pilihan dalam program empat menteri, yaitu: Menteri dhalam negeri (Nomor 140-
8698 Tahun 2017), Menkeu (Nomor 954/KMK.07/2017), Kemndesa (Nomor 116 Tahun 2017), dan
PPN/Bapenas (Nomor 01/SKB /M.PPN/12/2017) tentang Penyusunan dan Penguatan Pendekatan
Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kependudukan, dengan
penekanan pada Pekerjaan Konsentrasi Uang. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Kependudukan, maka desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus
kepentingan daerah bertetangga dan ikut serta dalam memahami tujuan otonomi dalam pandangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan ini mengingat tenaga ahli
di bidang penataan desa, pelaksanaan pembangunan pedesaan, peningkatan wilayah pedesaan, dan
penguatan wilayah pedesaan. Seperti yang ditunjukkan oleh Ellis dan Freeman dalam Prastyanti (2015)
penyebab banyaknya kantong-kantong kemiskinan di daerah provinsi adalah gaji/pendapatam keluarga
yang rendah terkait dengan keterbatasan lahan dan kepemilikan hewan atau ketergantungan yang tinggi
dari jaringan negara pada hortikultura, khususnya tanaman pangan. Para pengamat akan terus
menyebutkan fakta-fakta objektif langsung dari segala macam gerakan yang dilakukan di pedesaan
wilayah desa Mootilango, terkait dengan prosedur yang dilakukan melalui aset pedesaan untuk lebih
mengembangkan bantuan pemerintah daerah, serta keuntungan daerah setempat. Konsekuensi dari
penelitian ini adalah adanya program ini juga memiliki efek yang sesuai dengan efek normal dari
Program upah untuk Dinaikkan. Efeknya adalah keterbukaan kelompok masyarakat desa Mootilango
terhadap administrasi dasar dan latihan keuangan. Dimana keterbukaan ini tentunya menjadi salah satu
faktor prinsip untuk maintainability di arena publik. Selain itu, keuntungan yang diperoleh oleh warga
desa Mootilango yang terlibat adalah mereka terlibat, posisi tanah dan uang tunai untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari mereka sehingga dapat meningkatkan daya beli dan jelas juga mengurangi tingkat
pengangguran di pedesaan, sehingga akan menaikan daya beli masyarakat di tenggah pandemic Covid19.
