IMPLEMENTASI COLABORATIVE GOVERNMENT DALAM PENANGANAN PENGAMEN DI DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk menyelidiki dan menganalisis proses implementasi colaborative government dalam penanganan pengamen Kota Makassar dan 2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi colaborative government dalam penanganan pengamen Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adlah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif pada lokus Dinas Sosial Kota Makassar. Informan penelitian terdiri atas informan kunci dan informan biasa berjumlah 11 orang. Instrumen pengumpulan data berupa: (1) pedoman wawancara mendalam, (2) observasi dan (3) studi dokumentasi. Hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) proses implementasi colaborative government dalam penanganan pengamen di Dinas Sosial Kota Makassar pada aspek sosialisasi sudah efektif, meskipun ditemukan bahwa tujuan dan manfaat implementasi colaborative governement yang diterapkan masih kurang optimal dalam meningkatkan keberfungsian sosial dan kualitas hidup yang layak dan sejahtera bagi pengamen yang ditertibkan dan dibina. Koordinasi antara pihak internal dengan pihak Satpol PP dan Kepolisian sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Namun demikian, masih ditemukan ketidakefektivan dalam menindaklanjuti warga masyarakat yang bertindak anarkis terhadap anggota yang melakukan penertiban bagi pengamen serta warga masyarakat yang masih memberikan hadiah atau uang kepada pengamen di jalanan; dan (2) faktor yang mendukung implementasi kebijakan adalah (a) sumber daya mendukung implementasi kebijakan pada sub faktor staf atau pelaksana yang kompeten dan kapabel, informasi yang berkaitan dengan prosedural dan mekanisme kebijakan, kewenangan formal serta fasilitas kerja; (b) struktur birokrasi mendukung implementasi pada subfaktor pembagian tugas dan lingkungan kebijakan. Sementara itu, faktor-faktor yang menghambat adalah (a) komunikasi, khusus pada subfaktor transmisi; (b) disposisi pada sub indikator sikap pelaksana.