ANALISIS HUKUM TERHADAP INSTRUMEN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN AKSELERASI LITERASI DIGITAL

Abstract

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Disrupsi teknologi yang dibarengi dengan pandemi Covid-19 memaksa pergesaran pola interaksi sosial dan menunjukkan signifikansi ruang digital dalam kehidupan masyarakat. Program Literasi Digital merupakan bentuk peran aktif pemerintah dalam mewujudkan ruang digital bagi kebutuhan masyarakat selaras dengan tuntutan disrupsi teknologi. Kebijakan hukum pemerintah diperlukan untuk mewujudkan masyarakat digital yang cakap, berbudaya, beretika dalam ruang digital yang aman di Indonesia sebagai aktualisasi dari konsep Negara Hukum dan Negara Kesejahteraan. Tulisan ini akan mengidentifikasi kebijakan pemerintah tentang literasi digital yang ada di Indonesia saat ini dan menganalisis pengembangan kebijakan hukum pemerintah yang diperlukan untuk menunjang literasi digital bagi masyarakat di masa mendatang. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian diketahui bahwa program literasi digital memiliki 4 (empat) komponen indeks yakni Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. Realisasi program literasi digital didasarkan pada berbagai peraturan hukum sektoral dari lembaga-lembaga negara yang berbeda. Kedepannya, diperlukan harmonisasi kebijakan hukum pemerintah bagi kemajuan masyarakat dalam memanfaatkan ruang digital. Diperlukan pengembangan instrumen hukum bagi kebijakan literasi digital dalam sektor edukasi masyarakat, kebijakan ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat dalam ruang digital.