Abstract:
Penelitian ini dilatar belakangi dari tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABPDes) Pemerintah Desa. Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola keuangan dan sumber daya secara otonom yang merupakan bukti dari otonomi desa. Di Desa Jajawar Kecamatan Banjar Kota Banjar menilai kinerja keuangan pemerintah Desa dengan cara melakukan analisis rasio keuangan terhadap Laporan Keuangan Desa. Hasil analisis tersebut kemudian dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai.Analisis tersebut meliputi Rasio Kemandirian Desa, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Pertumbuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan milik masyarakat desa (publik) sehingga masyarakat perlu mengetahui pengelolaan dan pelaksanaan APBDes dengan kata lain dibutuhkan transparasi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan APBDes agar tidak terjadi tudingan buruk terhadap aparatur pemerintah desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) di Desa Jajawar, Kecamatan Banjar, Kota Banjar sudah sesuai dan bisa dipertanggung jawabkan, namun jika dilihat dari pola komunikasi, sangat jelas bahwa dalam prakteknya komunikasi lebih menekankan top-down tidaklah memadukan antara top-down dan bottom-up sedangkan dari segi anggaran yang diberikan dan pendapatan asli desa belum mencapai taraf yang normal dikarenakan masih banyak kekurangan dan masih banyak program yang belum terealisasikan.
