PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DESA DI DESA PASIRMUKTI KECAMATAN CINEAM KABUPATEN TASIKMALAYA

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengelolaan sistem sisformasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal. Berdasarkan latar belakang diatas,maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun alat pengumpulan datanya adalah studi lapangan, studi kepustakaan, wawancara, observasi dan pengumpulan dokumen. Hasi penelitian ini menunjukan bahwa : Pengelolaan sistem informasi desa di Desa Pasirmukti Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya belum optimal menurut Stoner dan Gilbert dalam suhardi (2018:23) mengenai pengelolaan. Hal ini dibuktikan dengan updatenya website desa pasirmukti, sumber daya manusia yang kurang paham dan kurangnya anggaran. Namun Pemerintah Desa Pasirmukti berusaha sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keterbukaan informasi bagi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pengelolaan sistem informasi desa dengan memberikan informasi bukan hanya lewat website, melainkan memanfaatkan sosial media lainya, dengan membuat baliho atau print out dis setiap kedusunan, supaya informasi yang disampaikan cepat diterima oleh semua masyarakat Desa pasirmukti. Kemudian komitmen untuk melakukan update data kependudukan, administrasi dan sebagainya dalam kurun waktu minimal 6 bulan sekali di website desa pasirmukti. Selanjutnya Upaya yang dilakukan dalam mengelola sistem informasi desa di desa Pasirmukti dengan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) yaitu aplikasi yang melakukan pencatatan administrasi aset tetap desa mulai dari merencanakan, mengadakan, penata usahaan hingga penyampaian laporan lengkap dengan kodefikasi dan labelisasi aset tetap berdasarkan aturan yang telah ditetapkan olehpemerintah.