SOSIALISASI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION OLEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa Sosialisasi Sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran belum optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sosialisasi sistem online single submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa : Sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran belum diterapkan dengan baik sesuai dengan sasaran dari kebijakan tersebut untuk menciptakan pelayanan perizinan yang lebih efektif dan efisien, namun sasaran tersebut belum tercapai dengan optimal dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui serta memahami bagaimana cara menggunakan sistem Online Single Submission. Hal tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat. Proses penerbitan izin dengan memanfaatkan sistem Online Single Submission belum sepenuhnya terlaksana secara online masih ada beberapa tahapan yang melakukan kegiatan manual, hal tersebut mangakibatkan proses penerbitan pemenuhan komitmen masih membutuhkan waktu 5 hari. Begitupula dengan hasil observasi ditemukan adanya berbagai permasalahan yang menyebabkan sosialisasi Sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pangandaran belum efektif karena kurangnya kemampuan petugas dalam melaksanakan sistem tersebut serta kurangnya komunikasi antara petugas dengan pelaku usaha karena adanya wabah covid-19 sehingga petugas jarang mendatangi pelaku usaha.