ANALISIS FUNGSI KELEMBAGAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA PARAKANMANGGU KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah belum optimalnya fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini disebabkan belum optimalnya LPM dalam menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan aspirasi masyarakat, belum optimalnya LPM dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pembangunan di desa dan kurangnya LPM dalam meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah desa pada masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandara, hambatan-hambatan dan upaya-upaya dalam fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Desain penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.Teknik pengolahan/analisis data penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa fungsi kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Parakanmanggu Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran bahwa pada umumnya dilaksanakan dengan kurang optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa terbatasnya sumber daya manusia anggota, minimnya sumber anggaran yang dimiliki, belum memadainya fasilitas pendukung pelaksanaan pekerjaan, kurangnya pemberian arahan dan bimbingan serta ajakan pada anggota, kurangnya kesediaan dan motivasi anggota, menurunnya partisipasi masyarakat dan kurangnya penampungan aspirasi masyarakats serta kurangnya pemberian pembinaan pada anggota. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu melalui pemberian arahan dan petunjuk serta bimbingan pada anggota secara rutin, pengajuan tambahan alokasi anggaran pada pemerintah desa maupun pemrintah daerah, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pekerjaan, pemberian arahan dan ajakan pada masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat, meningkatkan kemampuan SDM melalui penyelenggaraan pengembangan sumber data manusia dan menyeleksi anggota untuk menduduki posisi tugas sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya, memberikan kesempatan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan wawasan pengetahuannya