AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA CIBENDA KECAMATAN PARIGI KABUPATEN PANGANDARAN

Abstract

Hurul Aini. 2026. Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa atau disingkat ADD di Desa Cibenda, antara lain belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat, adanya kendala dalam proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan ADD di Desa Cibenda Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan informan yang berkaitan dengan pengelolaan ADD. Analisis penelitian menggunakan teori akuntabilitas publik Mardiasmo yang meliputi akuntabilitas vertikal, horizontal, internal dan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum akuntabilitas Pemerintah Desa Cibenda dalam pengelolaan ADD telah dilaksanakan dengan baik. Pada akuntabilitas vertikal, pemerintah desa telah menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan, meskipun masih terdapat kendala dalam kelengkapan dan verifikasi dokumen yang menyebabkan keterlambatan pada beberapa tahapan pelaporan. Akuntabilitas horizontal telah berjalan baik melalui penyediaan akses informasi, forum partisipasi dan pengaduan masyarakat, serta respons pemerintah desa terhadap kritik dan masukan. Akuntabilitas internal didukung oleh keberadaan SOP, sistem penilaian kinerja, serta mekanisme penghargaan dan sanksi. Sementara itu, akuntabilitas eksternal ditunjukkan melalui publikasi informasi keuangan dan kinerja, hubungan dengan pihak yang berkepentingan dalam pengawasan, serta tingkat kepercayaan masyarakat yang tergolong baik. Meskipun demikian, peningkatan kualitas administrasi, kapasitas aparatur, dan optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat masih diperlukan agar pengelolaan ADD dapat berjalan lebih optimal.