IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI DESA SAGULING KECAMATAN BAREGBEG KABUPATEN CIAMIS

Abstract

Hasil observasi diketahui bahwa implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum optimal, hal ini terlihat dari kurangnya penyiapan data penerima manfaat dan penyiapan e-warung. Contohnya : Masih banyaknya masyarakat yang berhak mendapat bantuan namun tidak memperoleh bantuan BPNT serta adanya e-warung yang ditunjuk padahal sebelumnya bukan warung, dalam hal penyaluran barang tidak sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah ditetapkan. Contohnya banyaknya pemasok komoditi dalam program BPNT sehingga menyebabkan banyaknya komoditi yang terlambat datang ke agen sehingga memperlambat proses penyaluran kepada KPM, Pembelian barang sudah ditentukan oleh e-warung. Contohnya setiap bulan KPM memperoleh bantuan dengan komoditi yang sama padahal KPM belum tentu membutuhkannya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis?.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Informan sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai di Desa Saguling Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum terlaksana secara optimal sesuai dengan pendapat Purwanto dan Sulystiastuti (2014:106) tentang indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas implementasi kebijakan hal ini dikarenakan kurang mengetahui kondisi kelompok sasaran secara langsung ke lapangan, masyarakat kurang mengetahui tempat pendistribusian BPNT, kurang cermat dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat kelompok sasaran, kurangnya perivikasi data terhadap kelompok masyarakat yang berhak menerima BPNT, kurangnya informasi dalam pendistribusian BPNT dari agen penyalur, kurang koordinasi sehingga rentang adanya penyimpangan, kurang aktif menyampaikan informasi jadwal pendistribusian BPNT, pendamping desa kurang fokus dalam melaksanakan pendistribusian BPNT, komoditi yang di distribusikan sudah ditentukan tanpa adanya identifikasi terlebih dahulu dari pendamping desa.