IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN (Studi Analisis Di Kecamatan Pangandaran)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah selama ini masih kurang optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut untuk mengetahui Implementasi Kebijakan tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran di Kecamatan Pangandaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sehingga belum optimal hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman petugas terhadap standar atau aturan dalam melakukan pengelolaan sampah, kurangnya dukungan sumber-sumber kebijakan dalam melaksanakan pengelolaan sampah selain itu kurangnya pemahaman yang sama diantara petugas dalam melakukan pengelolaan sampah. Kurangnya komunikasi dengan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan lingkungan ekonomi sosial dan politik dalam memperlancar pengelolaan sampah. Adanya berbagai hambatan-hambatan yang antara lain kurangnya dukungan sumber daya manusia yang memadai dalam melaksanakan pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dan operasional pengelolaan sampah. Adanya upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi yang antara lain dengan melakukan kegiatan pengarahan kepada petugas dalam melakukan pengelolaan sampah, selain itu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada, upaya lainnya untuk mengatasi keterbatasan anggaran yaitu dengan mengajukan tambahan anggaran kepada pemerintah daerah serta melakukan peningkatan kegiatan pemungutan retribusi sampah sehingga dapat menunjang kegiatan pengelolaan sampah.