<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Dendy Syaiful Akbar</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/639</link>
<description/>
<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 19:01:01 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-24T19:01:01Z</dc:date>
<item>
<title>PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) MELALUI TELUR ASIN ANEKA RASA DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/742</link>
<description>PENYULUHAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) MELALUI TELUR ASIN ANEKA RASA DI DESA PURBAHAYU KECAMATAN PANGANDARAN
Akbar, DS
Kegiatan pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan bebrbagai cara&#13;
dan upaya, salah satunya adalah program pemberdayaan kepada masyarakat&#13;
miskin tersebut. Namun tidak cukup memberdayakan masyarakat prasejahtera&#13;
dengan pembentukan KUBE, melainkan harus disertai dengan pembekalan&#13;
kreatifitas sebagai media untuk menciptakan peluang usaha. Pembekalan&#13;
kreatifitas yang akan diberikan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pelatihan&#13;
pembuatan telor asin aneka rasa sebagai media usaha KUBE.&#13;
Tujuan diadakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah&#13;
untuk memberikan pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa kepada masyarakat&#13;
sasaran, memberikan pelatihan pengelolaan usaha kecil kepada masyarakat&#13;
sasaran dan memberikan pendampingan usaha kepada masyarakat sasaran.&#13;
Metode yang digunakan antara lain metode demonstrasi untum&#13;
memberikan pelatihan pembuatan telur asin aneka rasa, metode ceramah dan&#13;
demonstrasi untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai&#13;
manajemen usaha kecil, serta melakukan pendampingan usaha kepada masyarakat&#13;
sasaran.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/742</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>PERAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/741</link>
<description>PERAN PENERAPAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
Akbar, DS
Anggaran berbasis kinerja dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2003&#13;
tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran&#13;
disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja.&#13;
Penjelasan Undang-Undang tersebut menguraikan bahwa anggaran berbasis&#13;
prestasi kerja merupakan upaya untuk memperbaiki proses penganggaran di&#13;
sektor publik. Dengan disahkannya Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang&#13;
pedoman pengelolaan keuangan daerah (Bastian, 2006). Sesuai dengan&#13;
Permendagri No. 13 tahun 2006 penganggaran yang baik akan memberikan dasar&#13;
bagi penggunaan anggaran dan menghasilkan informasi kinerja yang valid dan&#13;
akurat, sehingga dapat digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja&#13;
untuk pengendalian. Anggaran pada instansi pemerintah selain berfungsi sebagai&#13;
alat perencanaan dan alat pengendalian, berfungsi pula sebagai instrumen&#13;
akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan programprogram yang dibiayai dengan uang publik sebagai alat akuntabilitas publik.&#13;
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan anggaran&#13;
berbasis kinerja, akuntabilitas kinerja serta untuk mengetahui peran penerapan&#13;
anggaran berbasis kinerja dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi&#13;
pemerintah pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V&#13;
Tasikmalaya.&#13;
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode&#13;
deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan&#13;
fenomena terkait faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan anggaran&#13;
berbasis kinierja pada Balai Pengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan V&#13;
Tasikmalaya.&#13;
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1). Anggaran berbasis kinerja di BPJ&#13;
Wilayah Pelayanan V telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan pertauran&#13;
dan per Undang-Undangan yang berlaku; 2) Telah terjadi peningkatan dalam hal&#13;
akuntabilitas kinerja BPJ Wilayah Pelayanan V, dimana bentuk&#13;
pertanggungjawaban kinerja organisasi telah sesuai dengan peraturan dan per&#13;
Undang-Undangan yang berlaku; 3). Penerapan anggaran berbasis kinerja&#13;
berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja BPJ Wilayah Pelayanan V.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/741</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>ASSESSING LOCAL TAX CONTRIBUTIONS TO LOCAL OWN REVENUE: EVIDENCE IN ONE REGION IN INDONESIA</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/740</link>
<description>ASSESSING LOCAL TAX CONTRIBUTIONS TO LOCAL OWN REVENUE: EVIDENCE IN ONE REGION IN INDONESIA
Akbar, DS; Brata, Yat Rospia; Herlina, Elin; Prawiranegara, Benny; Prabowo, FHE
The purpose of this study is to analyze the size of the contribution of local taxes to the&#13;
Ciamis Regency local own revenue. In this study, the formula for the ratio of local tax&#13;
contribution to local own revenue was formulated. The research method used is a&#13;
descriptive method with a quantitative approach. Measurement of contributions of&#13;
local taxes on local own revenue is drawn from the local own revenue structure which&#13;
consists of local taxes, regional levies, separated regional wealth results, and other&#13;
legitimate regional income. The results of the study show that the contribution of local&#13;
taxes to local own revenue is in the very low and low category, because during the&#13;
2013-2015 fiscal year the figure was below 26%, while in the 2016-2017 fiscal year it&#13;
reached a number of 26% -50%. The low contribution of local taxes to local own&#13;
revenue is due to restaurant taxes stipulated through regional regulation No. 5 of&#13;
2011,namely the imposition of a 10% tax on each transaction with consumers is still a&#13;
lot of rejection from most restaurant managers, with the reason of fear of a decline in&#13;
consumers.
</description>
<pubDate>Mon, 01 Jan 2018 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/740</guid>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
