<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Faculty of Social and Politics Studies</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3234</link>
<description/>
<pubDate>Thu, 14 May 2026 21:49:57 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-05-14T21:49:57Z</dc:date>
<item>
<title>Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Tasikamalaya</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8744</link>
<description>Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Oleh Pegawai Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Kepuasan Masyarakat Di Kota Tasikamalaya
Nurjaya, Muhamad Akbar
Penelitian ini dilatarbelakangi menurunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di DPMPTSP Kota Tasikmalaya berdasarkan survei tahun 2024. Tujuan penelitian menganalisis pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat serta merumuskan rekomendasi strategis peningkatan kualitas pelayanan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kerangka teoritis Herdiansyah (2018) untuk variabel pelayanan publik meliputi dimensi Tangible, Reliable, Responsiveness, Assurance, dan Empathy, serta teori Irawan (2003) untuk variabel kepuasan masyarakat dengan dimensi Satisfaction Toward Quality, Satisfaction Toward Value, dan Perceived Best. Teknik pengumpulan data melalui kuesioner, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan 80 responden berusia di atas 17 tahun menggunakan probability simple random sampling. Analisis data menggunakan statistik deskriptifdan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan publik DPMPTSP dinilai cukup baik dengan skor rata-rata 217,4. Kepuasan masyarakat berada pada kategori cukup baik dengan skor rata-rata 219,5. Uji koefisien determinasi menunjukkan pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat sebesar 33,87%, menunjukkan pengaruh cukup signifikan. Indikator yang memerlukan perbaikan meliputi fasilitas fisik, proses pelayanan yang tidak berbelit-belit, penggunaan alat bantu untuk lansia dan disabilitas, serta ketepatan dan kecepatan pelayanan.
</description>
<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8744</guid>
<dc:date>2025-08-21T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>PENINGKATAN DISIPLIN KERJA OLEH KEPALA DINAS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8739</link>
<description>PENINGKATAN DISIPLIN KERJA OLEH KEPALA DINAS DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIAMIS
zahra Alfania, Fahra Muhammad
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disiplin kerja pegawai di Dinas &#13;
Pendidikan Kabupaten Ciamis. Desain penelitian yang digunakan adalah &#13;
penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah &#13;
pendekatan deskriptif Sumber data primer diperoleh dari wawancara dan data &#13;
sekunder diperoleh melalui literatur, buku dar dan dokumen yang mendukung. &#13;
Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan &#13;
jumlah informan 8 orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa disiplin &#13;
kerja pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis belum optimal Hal ini &#13;
terbukti dari 8 dimensi yang diukur, ada 6 dimensi yang sudah dilaksanakan &#13;
secara optimal yaitu Tujuan dan kemampuan, Teladan dan pimpinan, Balas jasa, &#13;
Keadilan, Pengawasan Melekat (Waskat), dan Hubungan kemanusiaan. &#13;
Sedangkan 2 dimensi belum optimal karena mendapat beberapa hambatan yaitu &#13;
dimensi sanksi hukuman dan dimensi Ketegasan. Upaya mengatasi hambatan&#13;
hambatan tersebut yaitu dengan adanya pengawasan melekat (waskat), &#13;
penggunaan persensi elektronik yang menerapkan foto wajah dan koordinat &#13;
kantor tempat kerja tidak secara manual, dan pemotongan kesejahteraan dari &#13;
tunjangan daerah. Adanya pemberian sanksi yang bertujuan untuk memperbaiki &#13;
kedisiplinan pegawai yang melanggar, memberikan pelajaran kepada pelanggar &#13;
dalam memelihara peraturan yang berlaku. Pimpinan harus berani dan tegas, &#13;
bertindak untuk memberi hukuman berupa sanksi kepada setiap pegawai yang &#13;
indisipliner sesuai dengan sanksi hukuman serta peraturan yang telah diterapkan &#13;
oleh organisasi. Pimpinan harus mampu bersikap tegas, dalam mengambil &#13;
keputusan secara cepat dan tepat
</description>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8739</guid>
<dc:date>2026-05-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Pesisir Pantai Pangandaran Di Kabupaten Pangandaran</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8735</link>
<description>Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Pesisir Pantai Pangandaran Di Kabupaten Pangandaran
Wijayanti, Lela
Penelitian ini dilatarbelakangi peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam pengelolaan sampah Pesisir Pantai Pangandaran di Kabupaten Pangandaran yang belum optimal dengan masalah yang ditemukan terletak kurangnya optimalnya fasilitas zonasi larangan pembuangan sampah, kurangnya pengawasan mengenai pengelolaan sampah pesisir pantai, tidak aktifnya TPS3R sebagai tempat pengolahan sampah dan belum dilakukanya Kerjasama dalam pemenuhan fasilitas untuk menunjang pengelolaan sampah pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan bank sampah di Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Adapun teknik pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi partisipasi, dan dokumentasi. Teknik pengolahan atau analisis data dalam penelitian ini  menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan bank sampah belum sesuai dengan teori peran pemerintah dalam sektor publik menurut Jones dalam Mahsun (2013:6). Hal tersebut terlihat dari 9 indikator, terdapat 4 indikator yang belum berjalan optimal. Adapun hambatan-hambatan yang terjadi antara lain yaitu pada zonasi larangan membang sampah sembarangan yang tidak bertahan lama, pengawasan yang dilakukan belum menyeluruh hanya mengandalkan laporan coordinator lapangan, fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) belum berfungsi optimal karena keterbatasan peralatan, belum dilaksanakannya pengawasan dalam pengelolaan sampah pesisir pantai sehingga kurangnya pengontrolan dan masalah pendanaan dan Pola kerja sama cenderung berorientasi bisnis, di mana pihak swasta lebih fokus pada keuntungan dari pengangkutan sampah hotel daripada memenuhi kebutuhan fasilitas publik secara merata. Adapun upaya-upaya yang dilakukan antara lain memperkuat regulasi melalui sosialisasi larangan membuang sampah sembarangan serta pemasangan papan imbauan di area strategis, mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan Bank Sampah Induk dan Unit sebelum adanya reaktifasi TPS3R. Selain itu, DLHK juga aktif melaksanakan kampanye dalam kegiatan World Clean Up Day, pemberdayaan sekolah dan komunitas lokal, hingga kegiatan gotong royong bersama masyarakat dan wisatawan melalui gerakan bersih pantai pada event-event tertentu.
</description>
<pubDate>Sat, 09 May 2026 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8735</guid>
<dc:date>2026-05-09T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>KUALITAS PELAYANAN BAGI PASIEN PENGGUNA KARTU INDONESIA SEHAT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAWALI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS</title>
<link>http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8712</link>
<description>KUALITAS PELAYANAN BAGI PASIEN PENGGUNA KARTU INDONESIA SEHAT BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAWALI KECAMATAN KAWALI KABUPATEN CIAMIS
Nuraena, Roni
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan dimana belum optimalnya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada pasien sehingga pasien merasa tidak puas atas pelayanan kesehatan yang diberikan petugas kesehatan. Contoh lambatnya respon petugas kesehatan dalam penanganan keluhan yang disampaikan pasien dan adanya petugas kesehatan yang kurang ramah pada pasien pada saat memberikan pelayanannya dan masih adanya petugas kesehatan yang kurang tanggap dalam menyambut dan mengurus keperluan pasien yang datang. Masih adanya petugas kesehatan yang bersikap diskriminatif sehingga kurang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Contoh masih adanya petugas kesehatan lebih mengutamakan pasien yang merupakan anggota keluarganya atau orang-orang yang terdekatnya. Prosedur administrasi yang masih rumit dalam mendapatkan layanan seharusnya cukup menggunakan kartu JKN dan KIS, tetapi fasilitas kesehatan mempersyaratkan kelengkapan tambahan pengurus SEP (surat eligibilitas peserta), surat rujukan, fotokopi KTP dan KK seperti saat pasien akan menjalani pemeriksaan laboratorium dan pengambilan obat ke apotek.  Tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas pelayanan bagi pasien pengguna Kartu Indonesia Sehat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah deskriptip kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 5 orang, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, verifikasi, dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan bagi pasien pengguna kartu indonesia sehat badan penyelenggara jaminan sosial di Rumah Sakit Umum Daerah Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis, masih ada beberapa dimensi yang masih belum optimal yaitu dimensi tangible, dimensi responsiveness dan dimensi empathy. Sedangkan untuk dimensi reliability dan dimensi assurance sudah dilaksanakan secara optimal. Hambatan yang dihadapi baik oleh pihak rumah sakit maupu pasien pengguna kartu (KIS/BPJS) adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pasien terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh pihak RSUD Kawali sehingga membuat persepsi pasien yang salah terhadap apa yang dilihat dan apa yang dirasakannya. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pemahaman, sosialisasi, dan pengarahan baik oleh petugas, perawat, dokter dan semua stakeholder yang ada pengguna kartu (KIS/BPJS). Dan juga melakukan sosialisasi secara umum melalui media sosial, media cetak dan media elektronik mengenai SOP yang berlaku di RSUD Kawali.
</description>
<pubDate>Thu, 19 Dec 2024 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8712</guid>
<dc:date>2024-12-19T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
