http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/3234 2026-04-25T03:01:42Z 2026-04-25T03:01:42Z Ariyanto, Ari http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8500 2026-04-14T04:16:46Z 2026-04-13T00:00:00Z

Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran Ariyanto, Ari Ari Ariyanto. 2025 Kualitas Pelayanan Pembuatan Kartu Pencari Kerja (AK-1) Oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kualitas pelayanan dalam pembuatan kartu pencari kerja (AK-1) di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran. Kualitas pelayanan menjadi faktor krusial dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan kepuasan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan, terdiri dari empat informan internal (Kepala Dinas, Kepala Bidang, Analis Tenaga, dan Operator AK-1) dan empat informan eksternal (masyarakat pembuat kartu AK-1). Hasil wawancara dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pembuatan kartu AK-1 di Kabupaten Pangandaran secara umum sudah sangat baik. Indikator yang mendukung temuan ini meliputi aksesibilitas yang mudah, sarana prasarana yang memadai, kinerja petugas yang profesional dan responsif, serta standar pelayanan yang transparan. Petugas dinilai ramah, teliti, dan memberikan jaminan waktu penyelesaian yang cepat dan akurat. Namun, beberapa hambatan minor teridentifikasi, seperti potensi waktu tunggu karena antrean dan kendala teknis yang bersifat insidental. Dinas telah menunjukkan respons yang proaktif dalam mengatasi hambatan ini, seperti menyediakan layanan offline sebagai solusi saat sistem terganggu. Secara keseluruhan, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pangandaran berhasil memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2026-04-13T00:00:00Z Nurdianti, Dian http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8494 2026-04-13T04:53:56Z 2025-10-30T00:00:00Z

Pengelolaan Bank Sampah Sugema Oleh Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis Nurdianti, Dian ABSTRAK Dian Nurdianti. 2025. “Pengelolaan Bank Sampah Sugema Oleh Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis”. Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Universitas Galuh Permasalahan pengelolaan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan, masih menjadi isu yang serius dan menuntut perhatian bersama. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Purwasari Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan membentuk Bank Sampah Sugema. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis lingkungan sekaligus memberikan manfaat ekonomi melalui pemilahan dan daur ulang sampah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pengelolaan Bank Sampah Sugema yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Purwasari berdasarkan empat indikator pengelolaan menurut Terry dalam Sukarna, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan pengawasan (controlling). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari unsur pemerintahan desa, pengelola bank sampah, dan masyarakat sebagai nasabah aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek perencanaan, Pemerintah Desa telah menetapkan visi dan misi yang jelas serta menyusun strategi pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Dari sisi pengorganisasian, struktur organisasi telah dibentuk, namun belum berjalan optimal karena masih banyak anggota yang tidak aktif dan belum adanya pengaturan jadwal operasional yang konsisten. Dalam pelaksanaan, kegiatan edukasi, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan secara rutin. Sementara dalam aspek pengawasan, monitoring terhadap volume sampah dan evaluasi program dilakukan, meskipun pelaporan masih perlu ditingkatkan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan Bank Sampah Sugema oleh Pemerintah Desa Purwasari sudah cukup baik, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan, namun masih diperlukan perbaikan dalam aspek pengorganisasian dan pengawasan. Diperlukan peningkatan komitmen dan kolaborasi dari seluruh pihak, termasuk pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat agar keberadaan bank sampah dapat memberikan dampak positif secara berkelanjutan baik bagi lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat. Kata kunci: Pengelolaan, Bank Sampah, Pemerintah Desa, POAC, Partisipasi Masyarakat

2025-10-30T00:00:00Z Subarkah, Trian Subarkah, Trian http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8489 2026-04-09T06:39:47Z 2026-04-09T00:00:00Z

Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Muktisari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka Subarkah, Trian; Subarkah, Trian ABSTRAK Trian Subarkah 3504210188. Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Muktisari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh.Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Muktisari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka dilaksanakan dengan optimal. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Informan sebanyak 9 orang. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara) dan dokumentasi. Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif melalui pengolahan data hasil wawancara dan observasi untuk ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa : Strategi pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa di Desa Muktisari Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka belum optimal hal ini dibuktikan dengan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi penyadaran, pembinaan, dan kemandirian. Pada dimensi penyadaran, walaupun pemerintah desa telah memberikan informasi dan sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, namun tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat masih rendah. Adapun pada dimensi kemandirian, meskipun sudah terdapat beberapa usaha mandiri yang tumbuh di masyarakat, namun secara umum ketergantungan pada bantuan pemerintah masih cukup tinggi. Adanya hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan ini meliputi keterbatasan anggaran desa untuk menjalankan program secara berkelanjutan, rendahnya minat dan motivasi masyarakat untuk terlibat aktif, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pendampingan, serta kurangnya akses terhadap pasar dan teknologi yang dapat menunjang usaha masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Desa Muktisari telah melakukan beberapa upaya, di antaranya menjalin kerja sama dengan pihak ketiga seperti dinas terkait, lembaga pelatihan, dan kelompok usaha bersama untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan; mengintensifkan sosialisasi dengan pendekatan langsung melalui tokoh masyarakat; serta memprioritaskan program yang bersifat produktif dan berkelanjutan agar masyarakat dapat melihat manfaat nyata. Pemerintah desa juga berupaya meningkatkan kapasitas aparatur dan kader pemberdayaan desa agar lebih mampu memberikan pendampingan yang efektif kepada masyarakat.

2026-04-09T00:00:00Z Sudiar, Ira http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/8480 2026-04-07T08:14:00Z 0021-08-20T00:00:00Z

Implementasi Kebijakan Penataan dan Pengalokasian Pedagang Pinggir Pantai Barat oleh Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangandaran Sudiar, Ira ABSTRAK Ira Sudiar 3504210018. Implementasi Kebijakan Penataan dan Relokasi Pedagang Pinggir Pantai Barat oleh Bidang Ekonomi Kreatif di Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Galuh. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh observasi awal diketahui adanya kendala dalam pelaksanaan relokasi ketempat baru, dimana banyak pedagang yang telah berjualan bertahun-tahun dilokasi lama yang dimana tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan tempat berjualan karna banyak peminatnya, kemudian kurangnya pengawasan dan pendampingan dari petugas lapangan setelah dilakukannya relokasi, serta kurangnya pemahaman dari para pedagang dari tujuan kebijakan yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran, lalu kurangnya daya minat wisatawan pada tempat baru/lokasi baru yang telah disediakan oleh Pemerintah Kabupaten pangandaran. Metode yang digunakan yaitu metode Survey dengan pendekatan kualitatif. Responden dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan (observasi,wawancara dan dokumentasi). Penulis mengunakan teknik analisis data kualitatif. Dari hasil penelitian berdasarkan keseluruhan dimensi yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang ke Pusat Belanja Nanjung Elok masih menghadapi berbagai tantangan yang membuat pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Meskipun terdapat beberapa langkah yang berjalan baik, seperti koordinasi kelembagaan dan perencanaan pengembangan kawasan oleh Dinas Pariwisata, sejumlah aspek krusial seperti pendampingan berkelanjutan, pemahaman pedagang terhadap tujuan relokasi, persepsi pengunjung terhadap kenyamanan lokasi, peran organisasi pedagang, hingga kondisi ekonomi pascarelokasi masih menunjukkan kelemahan signifikan. Ketimpangan pendapatan antar pedagang, rendahnya minat pengunjung terhadap kios di lantai atas, serta kurangnya dukungan sosial dan teknis pascarelokasi menjadi indikator bahwa efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan, baik dari segi pendekatan partisipatif, perbaikan infrastruktur, maupun penguatan komunikasi antara pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Kata Kunci:relokasi pedagang, implementasi kebijakan, tantangan pasca-relokasi

0021-08-20T00:00:00Z